Electronic Theses and Dissertation

Pemutasian digunakan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja para pegawai dalam melayani masyarakat dengan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. realita yang terjadi di lapangan pemutasian yang dilakuk:an merupakan basil dari pelaku-pelaku penetrasi politik pada pemilihan kepala daerah, dengan menempatkan pegawai yang mendukung, pada jabatan terteotu dan memutasikan pegawai yang tidak mendukung, bukan pada tempatnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya pemutasian pegawai negeri sipil dan penetrasi politik terhadap pemutasian pegawai negeri sipil di pemerintah kota subulussalam. untuk memperoleh data dajam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku dan dokurnen serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. kemudian penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai secara mendajam responden dan informan.hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi adanya pemut.asian pegawai negeri sipil adalah, guna menciptakan keseimbangan antara som dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, memberikan pengak.uan imbajan terhadap prestasi pegawai dan alat pendorong agar semangat kerja melalui persaingan terbuka. penetrasi politik pada pemutasian pegawai negeri sipil, bisa dilihat dari pandangan masyarakat dan pegawai negeri sipil,yaitu adanya penetrasi politik tersebut di pemerintah kota subulussalam,yang dilakukan oleh pelaku penetrasi politik dengan menyampaikan pesan tertentu kepada walikota subulussalam,agar dirinya/kelompoknya bisa dimutasikan pada jabatan tertentu. disarankan kepada walikota subulussalam,dapat memberikan jaminan kepada para pegawai di pemerintah kota subulussalam, dijauhkan dari adanya penetrasi politik seperti pelaku penetrasi politik.peranan walikota sebagai kepala daerah dan ketua baperjakat kota subujussalam,yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para pegawai didaerahnya,harus dapat memilih para calon pegawainya untuk ditempatkan pada jabatan tertentu dengan mempertimbangkan kelayakan seorang pegawai yang sesuai dengan aturan pemerintah daerah. kata kunci: pemutasian, penetrasi politik, kebijakan politik. birokrasi politik