Electronic Theses and Dissertation

Abstrak berdasarkan pasal 6 huruf (d) peraturan bupati kabupaten bener meriah nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dinyatakan bahwa tugas dan fungsi dinas tersebut salah satunya adalah menangani pernikahan usia dini yang banyak terjadinya di kabupaten bener meriah. namun dalam kenyataannya tugas dan fungsi yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam penanganan pernikahan usia dini belum maksimal, hal ini dibuktikan karena masih banyaknya pernikahan usia dini di kabupaten bener meriah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menangani pernikahan usia dini dan faktor penghambat dinas tersebut dalam melaksanakan penanganan pernikahan usia dini di kabupaten bener meriah. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan berdasarkan observasi, wawancara dengan informan terkait, dokumentasi, serta literatur. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran, teori organisasi, teori sumber daya manusia. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam menangani pernikahan usia dini di kabupaten bener meriah belum berjalan dengan maksimal, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas terkait sehingga permasalahan pernikahan usia dini di kabupaten bener meriah meningkat. adapun hambatan dalam penanganan pernikahan usia dini di kabupaten bener meriah adalah kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi masih kurang, seringnya dilakukan mutasi terhadap pegawai dinas tersebut, kurangnya koordinasi antar dinas terkait dan kurangnya anggaran yang disediakan. diharapkan lebih sering dilakukan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat dan di sekolah-sekolah, kemudian mutasi yang dilakukan tidak terlalu cepat dan hendaknya koordinasi antar dinas lebih ditingkatkan. kata kunci : peran, pernikahan usia dini, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berrencana. abstract based on article 6 letter (d) of the regent regulation of bener meriah district no. 54 of 2016 concerning the position, organization structure, duties and functions, and work procedures of the office of women empowerment, child protection and family planning stated that the duties and functions of the office is one of which is to handle early marriage that occurs a lot in bener meriah regency. but in reality the tasks and functions carried out by the office of women empowerment, child protection and family planning in the handling of early marriage has not been maximized, this is evidenced because there are still many early marriages in bener meriah district, this research aims to know and explain the role of the office of women empowerment, child protection and family planning in handling early marriage and the inhibitory factors of the service in carrying out the handling of early marriage in bener meriah district. this research method uses qualitative approach with descriptive type of research. the data in this study was obtained from field research results based on observations, interviews with related informants, documentation, and literature. the theories used in this study are role theory, organizational theory, human resource theory. the results of this study showed that the role performed by the office of women empowerment, child protection and family planning in handling early marriage in bener meriah district has not run to the maximum, because of the lack of socialization conducted by the relevant agencies so that the problem of early marriage in bener meriah district increases. the obstacles in handling early marriage in bener meriah district are the lack of human resources to socialize is still lacking, often mutations are carried out against the service employees, lack of coordination between related agencies and lack of budget provided. it is expected that more socialization is carried out in various levels of society and in schools, then the mutations carried out are not very fast and should be improved coordination between agencies. keywords: role, early marriage, women empowerment office, child protection and family planning.