Electronic Theses and Dissertation

Kewenangan negara menuntut pengedar pangan yang tidak mempunyai izin edar dalam upaya pengembalian kerugian negara abstrak agung rahmatullah dahlan ali ** suhaimi *** * pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia disamping dua kebutuhan dasar lainnya yaitu sandang dan papan. berkaitan dengan pangan telah diatur dalam undangundang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. secara prosedural pengaturan mengenai pemasukan pangan impor ke wilayah indonesia telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 tentang peraturan bpom dan nomor 30 tahun 2017 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah indonesi melihat banyaknya merebak pangan yang tidak memiliki izin edar sehingga menimbulkan kerugian yang luas yang dimana kerugian tersebut dapat berbentuk baik dalam hal kehidupan masyarakat, perekonomian negara, dan yang paling penting adalah kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. adapun kasus merebak pangan impor ilegal telah tercatat sejak 3 tahun terakhir dimulai pada tahun 2018 sampai 2020. berdasarkan sanksi dari tindak pidana, jika terjadi pengedaran makanan impor tanpa izin edar dikenakan pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. sebagaimana halnya bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku tentu dilihat dari tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tersebut. hukuman yang cenderung ringan tentu tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan memungkinan masyarakat lain untuk ikut-ikutan sebab masyarakat tidak takut dengan hukuman yang dijatuhkan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian negara atas beredarnya pangan tanpa izin edar dan kewenangan negara dalam menuntut pengembalian kerugian negara dari pengedar pangan tanpa izin edar. penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam menganalisis permasalahan yang ada dan menganalisis hukum sebagai gejala masyarakat atau perilaku yang berpola dan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa beredarnya berbagai macam produk pangan tanpa izin edar menimbulkan kerugian-kerugian diantaranya ialah : merusak produksi dan konsumsi produk pangan dalam negeri yang telah mempunyai izin edar yang menyebabkan kerugian di bidang perekonomian, berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (pnpb) dari pengurusan dan penerbitan izin edar pangan, lalu keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi terganggu akibat mengonsumsi pangan tanpa izin edar. sedangkan mekanisme dalam menuntut pengedar pangan tanpa izin edar dalam upaya pengembalian kerugian negara mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) sebagai hukum formil dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sebagai hukum materil dimana wewenang penuntutan terhadap pengedar tanpa izin edar berada di penunutut umum. disarankan kepada setiap lembaga yang berkaitan dengan prosedur masuknya pangan impor ke wilayah indonesia, seperti lembaga bea cukai, bpom dan lembaga yang berkaitan lainnya untuk dapat meningkatkan lebih optimal dalam pengawasan masuknya barang-barang impor ilegal ke wilayah indonesia dan diharapkan kepada penuntut umum perlu untuk memperhitungkan dan membuktikan kerugian yang dialami negara dalam penuntutan, sehingga denda yang dijatuhkan kepada pengedar pangan tanpa izin edar dapat mengganti kerugian yang dialami oleh negara, dan lembaga legislatif maupun eksekutif perlu membuat peraturan yang mewajibkan pembuktian oleh penuntut umum mengenai adanya kerugian negara dalam tindak pidana peredaran pangan tanpa izin edar. kata kunci: kewenangan, negara, tuntutan, ganti rugi, izin edar, impor, ilegal. * mahasiswa ** pembimbing i *** pembimbing ii the authority of state to prosecute food distributors that do not possess distribution permit in the state losses recovery efforts abstract agung rahmatullah dahlan ali ** suhaimi *** * food is one of the most important and very essential basic needs in human life in addition to two other basic needs, namely clothing and shelter. with regard to food, it has been regulated in law number 18 of 2012 concerning food. procedurally, the regulation regarding the importation of imported food into the territory of indonesia has been regulated in article 2 and article 3 concerning bpom regulation and number 30 of 2017 concerning supervision of the importation of drugs and food into the territory of indonesian considering the large number of food spreads that do not have a distribution permit, this results in extensive losses in which these losses can be in good impact in terms of people's lives, the country's economy, and the most important thing is the health of the people who consume them. the cases of the spread of illegal imported food have been recorded since the last 3 years starting from 2018 to 2020. based on the sanctions of a criminal act, if there is circulation of imported food without a distribution permit, it is subject to article 142 in conjunction with (jo.) article 91 paragraph (1) of the law number 18 of 2012 concerning food. likewise, the imposition of punishment against the perpetrator is certainly seen from the level of error and loss resulting from the consequence of the act. punishments that tend to be light are certainly not able to provide a deterrent effect on the perpetrators and allow other people to follow the action because people are not afraid of the punishment imposed. this study aims to find out the forms of state losses for the circulation of food without a distribution permit and the state's authority to sue the return of state losses from food distributors without distribution permits. this research was conducted using a normative juridical research method by doing the approach towards legal principles in analyzing existing problems and analyzing law as a symptom of society or patterned behavior and by studying library materials or secondary data. the results of this study show that the circulation of various kinds of food products without distribution permits resulted in losses including: damaging the production and consumption of domestic food products that already have a distribution permit which causes losses in the economic sector, reduced nontax state revenues (pnpb) from the process and issuance of food distribution permits, as well as the safety and health of the public is disrupted due to consuming food without a distribution permit. whereas, the mechanism for prosecuting food distributors without distribution permits in an effort to recover the state losses refers to the criminal procedure code (kuhap) as formal law and the law number 18 of 2012 concerning food as material law where the authority to prosecute distributors who do not have distribution permits be at the public prosecutor. it is recommended that every institution related to the procedure for the entry of imported food into the territory of indonesia, such as customs and excise agencies, bpom and other related institutions should be able to be more optimal in improving the supervision towards the entry of illegal imported goods that enter the territory of indonesia and it is expected that the public prosecutor needs to calculate and prove the losses suffered by the state in prosecution, so that the fines imposed on food distributors that do not possess distribution permits can compensate for the losses suffered by the state, and the legislative as well as executive institutions need to enact regulation requiring the proofing by the public prosecutor related to the existence of state losses in the criminal act of food circulation without a distribution permit. keywords: authority, state, claims, compensation, distribution permit, import, illegal. * student ** the chair of supervisory committee *** the member of supervisory committee