Electronic Theses and Dissertation

Abstrak pasal 2 qanun nomor 3 tahun 2007 tentang pembinaan ketertiban umum menetapkan tentang kewenangan pemerintahan kota untuk mengatur dan menata ketertiban umum termasuk terkait pedagang kaki lima. akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang menyalahi aturan serta dalam pelaksanaan masih terkendala.tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan pkl melanggar qanun nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam penertiban pkl di kota banda aceh. metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. informan penelitian ini ialah 20 orang yakni terdiri dari dinas satpol pp,wh,pkl dan masyarakat di kota banda aceh,teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,wawancara,dokumentasi dan media kredibel. berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima di kota banda aceh sudah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi,peringatan dan teguran baik melalui surat ataupun secara langsung bahwa tidak melakukan pelanggaran tersebut dan diberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang tetap berjualan ditempat-tempat yang dianggap mengganggu kepentingan umum seperti di depan pertokoan dan pinggiran jalan yang padat lalu lintas. langkah kedua menerapkan kebijakan sistem relokasi dan shelterisasi. pemerintah kota banda aceh melalui satuan polisi pamong praja juga melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik secara individu maupun berkelompok. faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran qanun pemerintah oleh pedagang kaki lima di kota banda aceh dikarenakan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota banda aceh yang ditandai masih terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat atau lokasi yang tidak diizinkan oleh pemerintah kota banda aceh. belum efektifnya tempat relokasi yang di sediakan oleh pemerintah kota banda aceh bagi pedagang. harapannya kepada pemerintah kota banda aceh harus lebih tegas dalam memberikan sanksi dan peringatan yang menimbulkan efek jera terhadap pedagang kaki lima yang tidak patuh terhadap peraturan dan pemerintah juga memberikan tempat relokasi yang strategis sehingga pedagang kaki lima tidak lagi melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota banda aceh.oleh karena itu disarakan agar pemerintah kota banda aceh mengambil kebijakan tegas terhadap kegiatan pkl yang menggangu kepentingan umum dan masyarakat. kata kunci:pelaksanaan evaluasi,kebijakan pemerintah,penertiban pedagang kaki lima kota banda aceh. abstract article 2 qanun number 3 of 2007 concerning fostering public order stipulates the authority of the city government to regulate and organize public order including those related to street vendors. however, in reality there are still many who violate the rules and in implementation are still constrained. the purpose of this study is to find out and explain the factors that cause street vendors to violate qanun number 3 of 2007 concerning regulation and development of street traders and to find out and explain the implementation of evaluation of government policies in controlling street vendors in banda aceh city. the method in this research uses a qualitative approach with descriptive research type. the informants of this study were 20 people consisting of the satpol pp, wh, street vendors and the community in banda aceh. data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation and credible media. based on the results of the research, it can be seen that the implementation of evaluation of government policies in controlling street vendors in banda aceh city has been carried out well through socialization, warnings and warnings either by letter or directly that they have not committed the violation and are given sanctions to street vendors who remain selling in places deemed disturbing the public interest, such as in front of shops and on the side of a busy road. the second step is to implement a relocation and shelter system policy. the banda aceh city government through the civil service police unit also provides guidance to street vendors, both individually and in groups. the factor that causes the violation of government qanuns by street vendors in banda aceh is due to the low awareness of street vendors towards banda aceh city government policies, which is marked by a number of street vendors selling in places or locations that are not permitted by the banda city government. aceh. the ineffective relocation site provided by the banda aceh city government for traders. the hope is that the banda aceh city government must be more assertive in providing sanctions and warnings that have a deterrent effect on street vendors who do not comply with regulations and the government also provides strategic relocation places so that street vendors no longer commit violations that have been determined by the banda city government. aceh. therefore it is suggested that the banda aceh city government take a firm policy against pkl activities that interfere with the public and community interests. keywords: implementation of evaluation, government policy, control of foot vendors five cities of banda aceh.