Electronic Theses and Dissertation

Abstrak pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat dan tidak merata dirasakan oleh masyarakat kota subulussalam khususnya kecamatan rundeng di era kepemimpinan meurah sakti dan salmaza. hal ini terlihat dari masih banyak pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dan tak kunjung selesai seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan dua desa dan jalanan yang berlubang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur kota subulussalam periode kepemimpinan meurah sakti dan salmaza di kecamatan rundeng kota subulussalam pasca pilkada 2013 dan menganalisis apakah terdapat disparitas terhadap pembangunan infrastruktur daerah pemenangan dan daerah kekalahan pasca pilkada 2013 di kecamatan rundeng kota subulussalam. untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori pembangunan yang dikolaborasikan dengan konsep disparitas pembangunan. adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif masyarakat terhadap kinerja pasangan meurah sakti dan salmaza dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: pertama, masyarakat merasakan adanya ketimpangan pada pembangunan antar kecamatan terlihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan berdasarkan raihan suara pilkada; kedua, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan meurah sakti dan salmaza terlihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap namun tidak berdasarkan skala prioritas dan adanya tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah kota. sehingga menciptakan disparitas pembangunan infrastruktur di kota subulussalam khususnya di kecamatan rundeng. kata kunci: disparitas pembangunan, pembangunan infrastruktur. ? abstract the phenomenon of delays in determining apba in the aceh province has occurred since 2005 until 2017, even in 2018 the aceh regional development budget (apba) designation resulted in a dead lock so that the executive party issued a governor regulation (pergub) in setting apba. the dominant factor influencing the delay in determining the apba is that the two institutions mutually maintain sectoral egos, thereby creating a disharmony of relations between the executive and the legislature. this study aims to determine the factors causing disharmony relations between the executive and the legislature in the determine of the 2018 apba and find solutions so that the executive and legislative relations can run well therefore does not impact on the delay in determining apba each year. to analyze the problems in this study using the power relations theory and behavior approach theory. the research approach was carried out using descriptive qualitative methods. results of this study showed that the factors that created conflict between the executive and legislative institution regarding the determination of apba are such as: conflicts of interest between the executive and legislative parties, inconsistent political communication between the executive and legislative parties, and has no maturity in politics. based on these findings there are several solutions that can eliminate disharmony between the executive and the legislative: more open planning process so process there is no stagnation in the discussion of the executive and legislative, maximizing e-planning and e-budgeting, releasing personal interests in each sectoral between executives and the legislative and the need for the role of third parties. keywords: apba determination in 2018, relations between executive and legislative power