Electronic Theses and Dissertation

Abstrak peran tuha peut diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf c qanun aceh nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong menyebutkan bahwasanya tuha peut mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas, merancangkan dan mengesahkan persetujuan terhadap reusam gampong dalam kenyataannya peran tuha peut dalam melaksanaan fungi legislasi adalah tidak diselenggaranya rapat penyusunan reusam gampong. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan tuha peut dalam penyusunan gampong pantee. teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori peranan dan legislasi. metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tuha peut gampong pantee masih belum maksimal, hal tersebut merupakan dampak dari tidak terselenggarakannya rapat penyusunan reusam gampong sehingga munculnya beberapa hambatan; pertama terjadinya kekosongan jabatan keuchik, kedua tidak adanya kantor sebagai pusat administrasi, dan ketiga masih ada perangkat gampong yang belum memahami tugas pokok sebagai penyelenggara pemerintahan, yang ke empat kurangnya sosialisasi perundangan-undangan terkait dalam hal penyusunan reusam gampong, yang didasarkan pada pernyataan informan terkait yaitu ketua tuha peut pantee gampong dan perangkat gampong lainnya. diharapkan kepada pemerintah aceh besar agar ada sosialisasi tentang penguatan peran tuha peut dan pelatihan kepada tuha peut agar dijalankan fungsi legislasi semestinya. kata kunci : peran, tuha peut, penyusunan reusam