Electronic Theses and Dissertation

Abstrak aulia nahla indah, tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pendidikan anak usia dini (paud) 2020 di kecamatan kota sigli fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 80), pp., bibl. tab. eka kurniasari s.h., m.h., ll.m. dalam pasal 1367 kuhperdata angka (1) disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawab atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. berdasarkan pasal 1367 kuhperdata maka pihak paud wajib bertanggungjawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi anak dan orang tua baik secara moril maupun materil. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penyebab pihak paud tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila terjadi wanprestasi oleh pihak paud, untuk menjelaskan tanggung jawab pihak paud apabila terjadi wanprestasi. metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dalam menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan . hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan pihak paud mengalami kendala seperti anak yang sangat aktif, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kekurangan jumlah guru. pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh paud di kecamatan kota sigli kepada anak didik belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. upaya penyelesaian sengketa apabila pihak paud melakukan wanprestasi dilakukan secara damai melalui musyawarah oleh kedua belah pihak. disarankan kepada pihak orang tua agar mencari paud yang mempunyai kualitas yang baik tanpa memperhatikan harga, agar anak mendapatkan fasilitas yang terbaik. disarankan kepada pihak paud untuk membuat perjanjian secara tertulis pada saat orang tua menitipkan anaknya pada paud, dan memperhatikan sarana dan prasarana serta kualifikasi guru sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. disarankan kepada dinas pendidikan kabupaten pidie agar dapat menanggani permaslahan yang terjadi pada paud, sehingga hak anak dapat terlindungi.