Electronic Theses and Dissertation

Abstrak undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa memberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. namun dalam implementasinya berbagai masalah timbu karena pengelolaan dana kampung yang kurang baik di berbagai daerah, misalnya: pengalokasian atau pembelanjaan dana kampung yang tidak tepat, penyerapan anggran yang tidak maksimal, dan pertanggungjawaban penggunaan anggran yang tidak akurat serta beberapa hal lain yang mengakibatkan pemenuhan hak -hak masyarakat masih ada yang terkesampingkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah pengelolaan dana kampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas good governance, menjelaskan konsekuensi hukum terhadap pengelolaan dana kampung yang tidak sesuai dengan good governance, dan menjelaskan hambatan atau kendala dalam pengelolaan dana kampung di kabupaten gayo lues. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan guna memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan dana kampung dan tata kelola pemerintahan yang baik. sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan yang terkait. hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan dana kampung belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas good governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan tidak tertib dalam menjalankan administrasi. konsekuensi hukum dalam pengelolaan dana kampung, pemerintah menegaskan akan menindak tegas pemerintah kampung, yang terbukti melakukan penyelewengan berupa sanksi pemecatan. hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampung, pemerintah kampung hanya sebagian yangberpendidikan sma, dan bahkan ada yang smp, sehingga sumber daya manusia yang terbatas dalam menjalankan administrasi. disarankan kepada pemerintah kampung untuk mengelola keuangan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas transaparan, akuntabilitas, partisipatif, 2 serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. disarankan untuk menghindari korupsi yang pertama adalah dengan cara pengawasan dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri), inspektoran, kepolisian, kejaksaan, urang tue (badan permusyawaratan kampung), dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri yang menerima langsung manfaat dana kampung sehingga tidak terjadi penyelewengan. disarankan kepada pemerintah kabupaten gayo lues melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) agar lebih banyak memberikan sosialiasi ataupun pelatihan kepada pemerintah kampung dalam penguatan sumber daya manusia. dan kepada pendamping desa agar lebih aktif mempasilitasi pemerintah kampung, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan kampung. kata kunci; dana kampung, tata kelola, pemerintahan yang baik