Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana percobaan pembunuhan berencana (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri bireuen) fakultas hukum universitas syiah kuala (v,62),pp.,bibl. abstrak muhammad hanif, 2019 ida keumala jeumpa, s.h., m.h di dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) telah diatur tentang ketentuan-ketentuan pidana terhadap perbutan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 340 kuhp jo pasal 53 kuhp. akan tetapi pada kenyataanya masih saja ada yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. untuk menjelaskan penyebab dan modus operandi tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. untuk menjelaskan apa hambatan dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan berencana. metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan adalah dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korban mengalami luka yang membekas cacat permanen yang walaupun diobati tetap tidak akan hilang. modus operandi terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan berencana adalah terdakwa menyuruh korban kerumahnya untuk bersama-sama membeli obat sakit perut. kemudian terdakwa dari arah belakang langsung membacok muka korban dengan menggunakan satu buah parang, menginjak tubuh korban dan membuang korban ke pinggiran bendungan di desa benyout juli. hambatan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam menemukan pelaku serta saksi yang susah untuk berhadir disidang pengadilan. disarankan agar hakim dapat memberikan sanksi berupa hukuman maksimal kepada pelaku. disarankan aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan kinerja. meningkatkan kinerja yang lebih profesional. disarankan adanya sosialisasi tentang hukum sejak dini, untuk mengurangi jumlah tindak pidana.