Electronic Theses and Dissertation

Menurut pasal 1338 kuhperdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. dalam pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan yang bersumber pada keputusan menteri no:25/kep/menko/kesra/vii/2007, menyatakan bahwa setiap kredit simpan pinjam untuk perempuam yang diberikan harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah ditentukan. akan tetapi dalam kenyataanya, pelaksanaan kredit simpan pinjam untuk perempuan pada pnpm mandiri di kecamatan idi rayek, aceh timur tidak berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana salah satu pihak telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan isi dari perjanjian, yaitu melunasi seluruh angsuran kredit beserta bunganya. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam untuk perempuan pada pnpm mandiri, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan program kredit simpan pinjam pada pnpm mandiri, serta upaya penyelesaian atas wanprestasi dalam perjanjian kredit simpan pinjam pada program pnpm mandiri di kecamatan idi rayek aceh timur. agar mendapatkan data dalam penulisan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat pada pnpm mandiri di kecamatan idi rayeuk. aceh timur, tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan yaitu mengembalikan pinjaman kredit tepat waktu, dimana terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kelompok peminjam, dan faktor penyebab wanprestasi perjanijan kredit antara lain sebagai berikut: usahanya mengalami kebangkrutan, anggota kelompok tidak menyetorkan angsuran kepada ketua kelompok, ketua kelompok tidak menyetorkan angsuran kepada pnpm mandiri, dan kurangnya pengawasan dari pihak pnpm mandiri.. upaya peyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah, apabila tidak selesai maka pihak pnpm mandiri akan menyerahkan kepada pengadilan negeri guna menyelesaikan wanprestasi kredit itu secara hukum disarankan kepada pnpm mandiri di kecamatan idi rayek, aceh timur dalam memberikan kredit harus melihat kemampuan kelompok, serta melakukan evaluasi secara rutin terhadap kelompok peminjam, kepada masyarakat peminjam harus ada rasa tanggung jawab dan penggunaan dana harus sesuai dengan peruntukan. kepada pemerintah diharuskan untuk meningkatkan mutu dan kualitas melalui pelatihan terhadap pihak pnpm mandiri.