Electronic Theses and Dissertation

Penerapan prinsip perbarengan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang di pengadilan tinggi aceh sakafa guraba i dahlan 2 sri walny rahayu 1 abstrak 3 berdasarkan pasal 12 ayat 4 kuhp yaitu pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam pasal 63-70 kuhp dan ada syaratnya yaitu ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. pemidanaan terhadap abdullah bin zakaria dengan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak berkenaan dengan ketentuan kuhp. penelitian ini bertujuan untuk melihat untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di indonesia, serta untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang di provinsi aceh. untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasilhasil penelitian yang berwujud laporan. data-data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan pengadilan tinggi banda aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam kuhp. dalam putusan tersebut abdullah bin zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 tahun. hal tersebut terjadi kumulasi pidana penjara yang harus dijalani berdasarkan putusan pengadilan tinggi banda aceh terhadap perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan abdullah bin zakaria. penerapan concursus akan mewujudukan kepastian hukum didalam proses pemidanaan seorang terdakwa. oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat menerapkan ketentuan 1 2 3 mahasiswa ketua komisi pembimbing anggota komisi pembimbing mengenai perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana pencuian uang dan tindak pidana narkotika. kata kunci: asas legalitas, kepastian hukum, pemberhentian. ii the function of procedural law in fulfillment the head of house of representative (a study case on the replacement of setya novanto and dismissal of fahri hamzah) by fhadilah eka pratiwi eddy purnama iii husni jalil abstract 6 5 4 the procedural law in fulfillment the head of house of representative contained in uu. no. 17 tahun 2014 and peraturan dpr no. 1 tahun 2014. according to the principle of legality, administration of the constitutional state require legal certainty and equal treatment. fulfillment the head of house of representative on setya novanto and fahri hamzah not following the same procedural. this study aims to observe the procedural law for the filling of the head position for the house of representatives pursuant to the laws and regulations, and to examine any juridical consequences of the defect of such procedural law for the filling of the head position for the house of representative. to achieve such aim, the researcher used normative legal research method by examining the principles of positive law related to the filling of the head position for the house of representative. the data used in this research is secondary data which include official document, books, and the research report. the data were analyzed by qualitative method. based on the studies that have been carried out, it is proven that the decision of the banda aceh high court is not in accordance with the provisions stipulated in the criminal code. in the ruling abdullah bin zakaria had to serve a prison sentence of more than 20 years. this happened a cumulation of imprisonment that must be carried out based on the decision of the high court of banda aceh on the crime of narcotics and the crime of money laundering committed by abdullah bin zakaria. the application of the concursus will manifest legal certainty in the process of prosecuting a defendant. therefore it is expected that the relevant parties included in the criminal justice system can apply the provisions concerning the increase in criminal acts in the crime of money laundering and narcotics crime. keywords: dismissal process, principle of legality, rule of law. 4 5 6 student chairman of supervising committe member of supervising committe