Electronic Theses and Dissertation

Abstrak m alif maulana, 2018 tarmizi, s.h., mhum. pasal 288 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur ”setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling 2 (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. namun dalam prakteknya pengendara mobil barang adanya yang tidak memiliki surat keterangan uji berkala. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan terhadap pengemudi mobil angkutan barang yang tidak dilengkapi surat uji berkala, menjelaskan kewenangan pihak kepolisian dalam penanganan kasus pengemudi mobil angkutan barang yang tidak dilengkapi surat uji berkala dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran pengemudi mobil angkutan barang yang tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala. data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap angkutan barang yang tidak dilengkapi surat uji berkala dilaksanakan oleh pihak kepolisan untuk melakukan razia yang kemudian pelanggaran tersebut akan dilimpahkan ke dinas perhubungan untuk dikenakan sanksi pidana baik berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan ataupun denda paling banyak rp500.000,00 sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. anggota kepolisisan memiliki kewenangan menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan melakukan razia terhadap pengemudi angkutan barang yang tidak dilengkapi surat uji berkala. hambatan dalam penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan barang tidak dilengkapi surat uji berkala adalah kurangnya pengetahuan pengemudi angkutan barang tentang pentingnya surat uji berkala untuk keamanan berkendara. disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk melakukan penindakan yang tegas terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan jalan yang tidak dilengkapi surat uji berkala, serta melakukan upaya penerapan hukum preventif dan upaya represif.