Skripsi
PENGARUH AFTER-SALES SERVICES TERHADAP PURCHASE INTENTION, DENGAN DIMEDIASI OLEH BRAND CREDIBILITY, BRAND LOYALTY, DAN BRAND EQUITY PADA KONSUMEN IPHONE SECOND DI KOTA BANDA ACEH
M.QARIBURRIZIEQ, T. Meldi Kesuma, M. Ridha Siregar, Halimatussakdiah, Iskandarsyah,
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh after-sales services terhadap purchase intention pada konsumen iPhone second di Kota Banda Aceh dengan peran mediasi brand credibility, brand loyalty, dan brand equity. Pasar smartphone bekas memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan produk baru, sehingga layanan purna jual menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan persepsi positif konsumen terhadap merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei kuesioner yang d . . . .
Skripsi
LEGAL REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE : A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND MALAYSIA
OPI YULIANI USWATUN HUSNAH, Riza Chatias Pratama, Mahfud, Lia Sautunnida,
Malpraktik medis merupakan salah satu masalah hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban tenaga medis. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di Malaysia diatur dalam Act Number 50 of 1971 on Medical Act dan Act Number 574 on Penal C . . . .
Skripsi
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
Putri Adila, M. Putra Iqbal, Lena Farsia, Lia Sautunnida,
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanisme . . . .
Skripsi
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH)
TEUKU MUHAMMAD ATHAR, Iman Jauhari,
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun dalam praktiknya di pengadilan terdapat beberapa kasus hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah, hal ini menyebabkan penetapan hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada pihak tertentu secara mutlak, sehingga menimbulkan dinamika dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan hak asuh anak akibat perceraian menurut undang-undan . . . .
Skripsi
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIATOR NON HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE)
GABILA ALIYA MUSYAFFA, Iman Jauhari,
Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi perkara yang banyak ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah. Untuk meminimalkan terjadinya perceraian, Mahkamah Agung mengatur kewajiban pelaksanaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian . . . .
Skripsi
PEMENUHAN HAK ISTRI DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH)
Inayatillah, Iman Jauhari,
Poligami diperbolehkan secara terbatas dan harus memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan adanya izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri dan anak. Namun, meskipun prosedur administratif dan persidangan telah dilalui melalui pemeriksaan oleh Mahkamah Sya . . . .
Skripsi
PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)
Cut Sitti Aklima, Indra Kesuma Hadi,
Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik mer . . . .
Skripsi
PEMANFAATAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI LUAR FUNGSINYA DI KOTA BANDA ACEH
Reza Mufti, Abdurrahman,
Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan instrumen teknis dalam penataan ruang yang juga merupakan persyaratan teknis bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 20 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh, GSB berfungsi memberikan . . . .
