Electronic Theses and Dissertation

Ringkasan pemerintah daerah (pemda) merupakan bentuk organisasi yang diakui oleh hukum sebagai pemegang mandat kekuasaan di dalam sebuah provinsi untuk merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk mencapai tugas pokok guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. funsgi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas pokok pemda tersebut, perlu pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi daerah. pemerintah daerah berhak menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang di atur oleh ppkd selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah, serta satuan kerja perangkat daerah (skpd) dan selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah serta sekretaris daerah (sekda) selaku koordinator pengelola keuangan daerah (keuda). dalam melaksanakan anggaran terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dengan berjalannya anggaran tersebut. salah satunya pihak pengendalian pembangunan lintas kabupaten/kota yang bertugas untuk mengontrol pembangunan-pembangunan yang sedang dijalankan disetiap kabupaten/kota. salah satunya dengan cara mengumpulkan laporan anggaran dan dilakukannya rekap untuk dapat dilihat bagaimana progres/perkembangan pembangunan setiap kabupaten/kota. apakah sesuai dijalankan dengan program kegiatan yang terdapat pada laporan anggaran tersebut. berdasarkan pengamatan dan kesimpulan dalam kerja praktek lapangan, sebaiknya pihak pengendalian pembangunan lintas kabupaten/kota memiliki format khusus dalam pelaksanaan kegiatan rekap. agar setiap rekap belanja daerah tidak memiliki format yang berbeda-beda. dan kegiatan tersebut akan berjalan lebih efektif dengan adanya format khusus tersebut. sehingga tidak berbeda beda satu kabupaten dengan kabupaten yang lain.