Electronic Theses and Dissertation

Xi abstrak syahrur ramadhi,2016 analisis kinerja dprk kabupaten nagan raya dalam bidang legislasi periode 2014 - 2019 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas syiah kuala ( maimun, ma) (xii, 98), pp., bibl., app. peran dprk kabupaten nagan raya sangat strategis, dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. dprk kabupaten nagan raya diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan masyarakat, guna kemajuan dan kemakmuran masyarakat sehingga dengan keluarnya uu no.23 tahun 2014 membawa perubahan dan paradigma baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program kerja bidang legislasi dprk nagan raya periode 2014-2019 dan pelaksanaan kinerja bidang legislasi dprk nagan raya periode 2014-2019. penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada hasil lapangan dan studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja bidang legislasi dprk nagan raya periode 2014-2019 adalah program sotk mpd, larangan penangkapan ikan di perairan umum daratan menggunakan bahan beracun, bius, peledak dan alat -alat listrik/accu lainnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing, perubahan terhadap qanun nomor 6 tahun 2013 tentang sotk bp2tpm dan program perubahan ketiga atas qanun nomor 3 tahun 2008 tentang sotk lembaga teknis daerah. pelaksanaan kinerja bidang legislasi dprk kabupaten nagan raya periode 2014-2019 belum efektif, namun hampir maksimal. hal ini dapat diketahui dari kinerja badan legislasi nagan raya yang sudah mampu menghasilkan kebijakan daerah dalam setiap tahunnya dan hal ini telah dibuktikan dengan lahirnya tujuh rancangan qanun. badan legislasi kabupaten nagan raya juga memiliki sikap disiplin, saling menghargai pendapat, memiliki semangat dan kekompakan yang tinggi dalam bekerjasama, meskipun di berbagai hal masih terdapat banyak terdapat kekurangan. kata kunci: kinerja dprk, legislasi