Electronic Theses and Dissertation

Konflik politik pasca-pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam sistem demokrasi lokal dan berpotensi memengaruhi hubungan antarelite politik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. di kabupaten bireuen, dinamika tersebut terlihat dalam hubungan politik antara mukhlis takabeya dan ruslan daud yang berasal dari kubu politik berbeda pada pilkada 2024. perbedaan kepentingan dan pandangan politik yang berlanjut setelah pilkada menimbulkan dinamika konflik yang menarik untuk dikaji. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik politik pasca-pilkada 2024 antara mukhlis takabeya dan ruslan daud serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah di kabupaten bireuen. penelitian ini menggunakan teori konflik lewis a. coser dan teori institusional b. guy peters sebagai landasan analisis. metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik politik antara mukhlis takabeya dan ruslan daud merupakan kelanjutan dari persaingan politik yang terbentuk sejak pilkada 2024. konflik tersebut diwujudkan melalui perbedaan sikap politik, kritik di ruang publik, serta persaingan pengaruh dalam dinamika politik lokal. meskipun demikian, konflik yang terjadi masih berada dalam koridor demokrasi dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan daerah secara signifikan. penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik politik pasca-pilkada tidak melumpuhkan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah, namun berpengaruh terhadap komunikasi politik dan koordinasi antarelite dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. kata kunci: konflik politik, pasca-pilkada, tata kelola pemerintahan, kabupaten bireuen.

Post-election political conflict is a common phenomenon in local democratic systems and may influence relations among political elites as well as the governance process. In Bireuen Regency, this phenomenon is reflected in the political relationship between Mukhlis Takabeya and Ruslan Daud, who came from different political camps during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The continuation of political differences and competing interests after the election created a political dynamic that warrants further examination. This study aims to analyze the dynamics of the post-Pilkada political conflict between Mukhlis Takabeya and Ruslan Daud and its impact on local governance in Bireuen Regency. The study employs Lewis A. Coser’s Conflict Theory and B. Guy Peters’ Institutional Theory as analytical frameworks. A qualitative method with a case study approach was used in this research. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants selected through purposive sampling. The findings indicate that the political conflict between Mukhlis Takabeya and Ruslan Daud represents a continuation of political rivalry that emerged during the 2024 Pilkada. The conflict was manifested through differences in political positions, public criticism, and competition for political influence within local political dynamics. Nevertheless, the conflict has remained within democratic boundaries and has not significantly disrupted governmental stability in Bireuen Regency. The study concludes that the post-Pilkada political conflict has not weakened the institutional functions of local government; however, it has affected political communication and coordination among political elites in the implementation of local governance. Keywords: political conflict, post-Pilkada, local governance, Bireuen Regency.