Electronic Theses and Dissertation

"kekuatan pembuktian surat keterangan ahli waris sebagai salah satu dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan" arief syahroni 1 azhari 2 zahratul idami 3 abstrak pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan memerlukan dokumen yang membuktikan kedudukan ahli waris secara sah. berdasarkan pasal 42 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 jo. pasal 111 ayat (1) huruf c peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 16 tahun 2021, surat keterangan ahli waris merupakan salah satu surat tanda bukti ahli waris yang dapat digunakan. akan tetapi, dokumen ini sering menimbulkan permasalahan karena disusun berdasarkan keterangan sepihak tanpa pemeriksaan materiil yang memadai. penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan hukum surat keterangan ahli waris sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, menganalisis kekuatan pembuktiannya dengan menempatkan putusan mahkamah syar'iyah sebagai contoh penetapan ahli waris, serta menganalisis akibat hukum dan perlindungan hukum apabila dokumen ahli waris menimbulkan persoalan hukum. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. analisis dilakukan secara kualitatif dengan analisis preskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan ahli waris berkedudukan sebagai dokumen administratif yuridis sekaligus alat bukti awal pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan, sepanjang dibuat sesuai prosedur dan didukung dokumen yang sah. kekuatan pembuktiannya bersifat relatif karena tetap harus diuji bersama bukti identitas, kematian, hubungan keluarga, keterangan saksi, dan pertimbangan hakim. ketidaksesuaian fakta dalam surat keterangan ahli waris dapat menimbulkan penolakan pendaftaran, koreksi data pertanahan, pembatalan dokumen, gugatan perdata, atau ganti rugi. perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui verifikasi dokumen dan penetapan ahli waris, serta secara represif melalui mekanisme pengadilan. disarankan agar kantor pertanahan, perangkat gampong, dan camat perlu lebih cermat memeriksa dokumen pendukung sebelum surat keterangan ahli waris digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah. surat keterangan ahli waris harus ditempatkan sebagai bukti awal yang diuji bersama identitas, bukti kematian, hubungan keluarga, dan keterangan saksi. prinsip kehati-hatian perlu diterapkan agar permasalahan dapat dicegah dan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan tetap terjamin. kata-kata kunci: surat keterangan ahli waris, pembuktian, peralihan hak atas tanah, pewarisan.

"The Power Of Evidence Of The Heirs' Certificate As One Of The Basis For Registering The Transfer Of Land Rights Due To Inheritance" Arief Syahroni 4 Azhari 5 Zahratul Idami 6 ABSTRACT Registering the transfer of land rights due to inheritance requires documents proving the legal status of the heirs. Pursuant to Article 42 of Government Regulation Number 24 of 1997 in conjunction with Article 111 paragraph (1) letter c of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 16 of 2021, the Heir Statement Letter serves as one form of valid proof of heirship. However, this document often gives rise to issues because it is drafted based on unilateral statements without adequate substantive verification. This study aims to explain the legal status of the Heir Statement Letter as a basis for registering the transfer of land rights due to inheritance, analyze its evidentiary weight using the Banda Aceh Sharia Court Decision Number as a case study of a judicial determination of heirs and analyze the legal consequences and protections available when such heirship documents give rise to legal disputes. This research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary sources. Data analysis was conducted qualitatively using a prescriptive approach. The research findings indicate that the Heir Statement Letter functions as both a juridical-administrative document and preliminary evidence for registering the transfer of land rights due to inheritance, provided it is executed according to procedure and supported by valid documentation. Its evidentiary weight is relative, as it must be corroborated by evidence regarding identity, death, familial relationships, witness testimony, and judicial considerations. Discrepancies in the facts stated in the Heir Statement Letter may result in the rejection of registration, the correction of land data, document annulment, civil lawsuits, or claims for damages. Legal protection is implemented preventively through document verification and judicial determination of heirs, and repressively through court mechanisms. It is recommended that the Land Office, village officials, and the sub-district head exercise greater diligence in verifying supporting documents before a Certificate of Heirship is used as the basis for registering a transfer of land rights. The Certificate of Heirship should be treated as preliminary evidence that is crossverified against identity documents, proof of death, family relationships, and witness testimony. A principle of prudence must be applied to prevent disputes and ensure continued legal protection for interested parties. Keywords: Certificate of Heir, Evidence, Transfer of Land Rights, Inheritance.