Electronic Theses and Dissertation

Demokrasi diwujudkan melalui pemilu yang bebas dan adil, namun praktik politik uang masih menjadi ancaman bagi integritas demokrasi di indonesia. meskipun telah dilarang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan diawasi oleh panwaslih, politik uang masih terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan politik, dan minimnya kesadaran masyarakat. di kota banda aceh, panwaslih menemukan sejumlah dugaan politik uang pada pileg 2024. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh panwaslih kota banda aceh dalam menekan praktik money politik dan untuk menganalisis apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori klientalisme politik stokes (2013). hasil penelitian menunjukkan bahwa panwaslih kota banda aceh menerapkan strategi sosialisasi politik, penguatan koordinasi lintas lembaga, pengawasan partisipatif, dan pemanfaatan teknologi digital untuk menekan praktik politik uang pada pileg 2024. strategi tersebut dinilai relevan, namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan kultural dan struktural. hambatan kultural muncul karena politik uang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat melalui pola patron-klien dan bantuan sosial terselubung. sementara itu, hambatan struktural meliputi keterbatasan personel pengawas, luas wilayah pengawasan, serta tekanan politik lokal yang menyulitkan pembuktian pelanggaran. dengan demikian, upaya panwaslih kota banda aceh dalam menekan praktik politik uang pada pileg 2024 memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran politik masyarakat, serta dukungan lintas lembaga agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan demokratis. kata kunci : pengawasan, money politik, pileg

Democracy is manifested through free and fair elections; however, the practice of money politics remains a significant threat to democratic integrity in Indonesia. Although it has been prohibited under Law Number 7 of 2017 and supervised by the Election Supervisory Committee (Panwaslih), money politics continues to occur due to economic factors, low levels of political education, and limited public awareness. In Banda Aceh City, Panwaslih identified several alleged cases of money politics during the 2024 Legislative Election (Pileg). This study aims to analyze the strategies implemented by Panwaslih Banda Aceh City in suppressing the practice of money politics and to examine the inhibiting factors affecting the implementation of these strategies. The study employs Stokes’ (2013) Political Clientelism Theory as its analytical framework. The findings reveal that Panwaslih Banda Aceh City implemented political socialization strategies, strengthened inter-institutional coordination, encouraged participatory supervision, and utilized digital technologies to reduce money politics practices during the 2024 Legislative Election. These strategies were considered relevant; however, their effectiveness still encountered cultural and structural obstacles. Cultural barriers emerged because money politics is still perceived as a normal practice by some members of society through patron-client relationships and disguised social assistance. Meanwhile, structural barriers include the limited number of supervisory personnel, the extensive supervisory area, and local political pressures that complicate the process of proving violations. Therefore, efforts by Panwaslih Banda Aceh City to suppress money politics in the 2024 Legislative Election require stronger supervision, increased public political awareness, and cross-institutional support to ensure that elections are conducted in a more honest, fair, and democratic manner. Keywords: Supervision, Money Politics, Legislative Election