Electronic Theses and Dissertation

Abstrak pencemaran sampah laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir serta sumber daya kelautan dan perikanan. sebagai unit pelaksana teknis direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) lampulo memiliki peran dalam mendukung pengelolaan sampah laut sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan, khususnya yang berasal dari aktivitas perikanan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pangkalan psdkp lampulo dalam pengelolaan sampah laut sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang diterapkan untuk mendukung efektivitas pengelolaan sampah laut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. analisis penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut sondang p. siagian yang meliputi peran sebagai stabilisator, pelaksana sendiri, pelopor, modernisator, dan inovator. hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkalan psdkp lampulo telah menjalankan perannya melalui pengawasan kapal perikanan, pembinaan dan edukasi kepada nelayan, integrasi aspek pengelolaan sampah ke dalam mekanisme penerbitan surat laik operasi (slo), penguatan program nelayan jala cantik, serta penyediaan trash bag sebagai sarana pendukung pengelolaan sampah di atas kapal. meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas di laut, tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku nelayan serta anak buah kapal (abk), dan belum optimalnya koordinasi serta kerja sama antar pemangku kepentingan. strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan pengawasan melalui integrasi pengelolaan sampah dalam mekanisme surat laik operasi (slo), peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada nelayan dan abk, serta penguatan program nelayan jala cantik sebagai strategi pengelolaan sampah laut. strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah laut secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mencegah pencemaran perairan. kata kunci: peran pemerintah, pangkalan psdkp lampulo, pengelolaan sampah laut, pencegahan pencemaran perairan.  

ABSTRACT Marine litter pollution is one of the environmental problems that threatens the sustainability of coastal ecosystems and fisheries resources. As the institution responsible for supervising marine and fisheries resources, the Lampulo Marine and Fisheries Resources Surveillance Base (PSDKP Lampulo) plays an important role in preventing marine litter pollution, particularly that originating from fishing activities. This study aims to analyze the role of PSDKP Lampulo in marine litter management as an effort to prevent marine pollution, identify the obstacles encountered, and examine the strategies implemented to improve the effectiveness of marine litter management. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study applied Sondang P. Siagian's theory of government roles, consisting of the roles as stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer, to analyze the role of PSDKP Lampulo in marine litter management. The findings indicate that PSDKP Lampulo has performed its role through the supervision of fishing vessels, education and outreach activities for fishermen, the integration of marine litter management into the issuance mechanism of the Operational Worthiness Certificate (Surat Laik Operasi—SLO), the distribution of trash bags, and guidance encouraging fishermen to bring their waste back to shore. However, these efforts have not yet been fully optimized due to several constraints, including limited supporting facilities and infrastructure, restricted supervision of activities at sea, challenges in increasing environmental awareness and behavioral change among fishermen and crew members, and coordination and collaboration among stakeholders that have not yet reached an optimal level. To address these challenges, several strategies are required, including strengthening supervision through the integration of marine litter management into the SLO mechanism, enhancing education and outreach for fishermen and crew members, and reinforcing the Nelayan Jala Cantik (Fishermen Protect the Sea, Smartly Secure Plastic) Program as a strategic approach to marine litter management. These measures are expected to improve the effectiveness and sustainability of marine litter management in preventing marine pollution. Keywords: Government Role, PSDKP Lampulo, Marine Litter Management, Marine Pollution Prevention, Fisheries Surveillance.