Electronic Theses and Dissertation

Analisis pembebanan pelimpahan protokol notaris dan alternatif penyelesaian melalui digitalisasi cut raudhah chalid azhari * muhammad insa ansari ** *** abstrak pelimpahan protokol notaris merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika notaris berhenti, meninggal dunia, atau tidak lagi menjalankan jabatannya. sebagai arsip negara, protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris penerima protokol. dalam praktiknya, pelimpahan protokol menimbulkan berbagai permasalahan karena beban penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan protokol lebih banyak dibebankan kepada notaris penerima, sementara pengaturan mengenai dukungan administratif, pembiayaan, dan tanggung jawab hukum belum diatur secara memadai. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan pelimpahan protokol notaris dalam sistem kenotariatan indonesia, mengkaji pembebanan pelimpahan protokol ditinjau dari asas keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hukum, serta merumuskan digitalisasi protokol notaris sebagai alternatif penyelesaian. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab hukum, dan teori perlindungan hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelimpahan protokol notaris telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelimpahan protokol, namun belum mengatur secara komprehensif mengenai pembiayaan, sarana penyimpanan, dan perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol. kondisi tersebut menyebabkan pembebanan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. selain itu, digitalisasi protokol notaris dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, keamanan arsip, dan kepastian hukum dalam sistem kenotariatan. penelitian ini menyarankan penyempurnaan regulasi mengenai pelimpahan protokol notaris yang mengatur secara jelas mekanisme pengelolaan, pembagian tanggung jawab, dan dukungan penyimpanan oleh negara, serta pengembangan sistem digitalisasi protokol notaris secara terintegrasi guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengelolaan protokol notaris yang lebih efektif dan efisien. kata kunci: protokol notaris, pelimpahan protokol, digitalisasi protokol, perlindungan hukum, kepastian hukum.

ANALYSIS OF THE NOTARY PROTOCOL TRANSFER’S BURDEN AND ALTERNATIVE RESOLUTION THROUGH DIGITALIZATION Cut Raudhah Chalid Azhari * Muhammad Insa Ansari ** *** ABSTRACT The conveyance of notarial records is a legal outcome that occurs when a notary either resigns, dies, or ceases to fulfil their responsibilities. As a state repository, the designated notary is required to preserve and manage notarial records. The implementation of protocol transfers presents numerous challenges, as responsibility for storage, upkeep, and oversight predominantly falls on the receiving notary, while regulations regarding administrative assistance, funding, and legal accountability remain insufficiently addressed. This research aims to analyse the position and regulation of the transfer of notarial protocols within the Indonesian notary system, to examine the burden of protocol transfer in terms of the principles of justice, proportionality, and legal protection, and to formulate the digitalization of notarial protocols as an alternative solution. This is normative legal research through a statutory, a conceptual, and a case approach. The collection of legal materials is conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are subsequently analysed prescriptively using the theories of legal certainty, legal responsibility, and legal protection. The research findings are that the regulation of notarial protocol transfer has provided a legal basis for the implementation of protocol transfer, but it has not comprehensively regulated financing, storage facilities, and legal protection for the notary receiving the protocol. These conditions result in a burden that does not fully reflect the principles of justice and proportionality. In addition, the digitalization of notarial protocols can be a solution to enhance the effectiveness of management, archive security, and legal certainty within the notarial system. It is recommended that the improvement of regulations regarding the delegation of notarial protocols be improved, which clearly outline the management mechanisms, division of responsibilities, and state storage support, as well as the development of an integrated digitalization system for notarial protocols to achieve legal certainty, legal protection, and more effective and efficient management of notarial protocols. Keywords: Notary Protocol, Protocol Delegation, Protocol Digitalization, Legal Protection, Legal Certainty.