Electronic Theses and Dissertation

Pelaksanaan hak interpelasi merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. hak tersebut digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah aceh mengenai kebijakan yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. salah satu kebijakan yang menimbulkan dinamika ketatanegaraan di aceh adalah kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja aceh (apba) pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19). kebijakan tersebut memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah aceh dan dpra mengenai mekanisme perubahan anggaran, sehingga dpra mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan refocusing anggaran pendapatan dan belanja aceh (apba) pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19). penelitian ini mengkaji penggunaan hak interpelasi dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran sebagai salah satu fungsi dpra. disamping itu juga mengkaji manfaat penggunaan hak interpelasi bagi penyelenggaraan pemerintahan aceh khususnya terhadap kebijakan refocusing apba. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak interpelasi dpra dalam pengawasan anggaran, menganalisis pelaksanaan hak interpelasi dpra terhadap kebijakan refocusing apba, menganalisis penggunaan hak interpelasi bagi tujuan pengawasan anggaran dan menganalisis manfaat penggunaan hak interpelasi bagi pemerintahan aceh dalam rangka pengawasan anggaran. penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis. data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan hak interpelasi dpra. data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.. seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif menggunakan teori hak, teori pengawasan, dan teori kemanfaatan sebagai pisau analisis. hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak interpelasi dewan perwakilan rakyat aceh terhadap kebijakan pemerintahan yang lahir dalam kondisi darurat, khususnya kebijakan refocusing apba (pengawasan anggaran) pemerintahan aceh belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. hal ini disebabkan parameter kebijakan yang menjadi objek interpelasi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pemerintah aceh dan dpra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. pelaksanaan hak interpelasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain mekanisme perubahan anggaran yang dilakukan dalam kondisi darurat, perbedaan penafsiran mengenai kewenangan pemerintah aceh dalam melakukan refocusing apba, serta belum optimalnya komunikasi kelembagaan antara pemerintah aceh dan dpra. untuk itu penggunaan hak interpelasi dpra belum tujuan pengawasan anggaran. penggunaan hak interpelasi dpra belum signifikan memberi manfaat bagi pengawasan anggaran aceh, karena dipengaruhi oleh kepentingan politik partai politik yang memiliki kursi di dpra. penggunaan hak interpelasi tidak dilanjutkan karena ada komitmen-komitmen antara dpra dan pemerintah aceh disarankan kepada dewan perwakilan rakyat aceh dalam penggunaan hak interpelasi dalam pengawasan anggaran (kebijakan refocusing apba) pemerintahan daerah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan mandat peraturan perundangan-undangan. pelaksanaan hak interpelasi tidak boleh dibiaskan dengan kepentingan politik atas argument beda interpretatif. diharapkan kepada dpra, menggunakan kewenangannya dalam fungsi pengawasan anggaran dengan maksimal. seraya .perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan tenaga ahli, maupun sistem pendukung analisis kebijakan. penguatan ini diperlukan agar pelaksanaan hak interpelasi tidak hanya bersifat formalistik, tetapi benar-benar ampu menghasilkan evaluasi kebijakan anggaran yang mendalam dan substantif ..kepada pemerintah aceh, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi kelembagaan dengan dpra dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. sikap transparan dan kooperatif akan memperkuat fungsi pengawasan dpra sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. . kata kunci: hak interpelasi, dewan perwakilan rakyat aceh, refocusing apba, fungsi pengawasan, pemerintahan aceh.

The exercise of the right of interpellation constitutes one of the constitutional instruments possessed by the Aceh House of People's Representatives in carrying out its oversight function over the administration of regional government. This right is used to request information from the Aceh Government regarding policies considered important, strategic, and having a broad impact on public life. One policy that gave rise to constitutional dynamics in Aceh was the policy of refocusing the Aceh Revenue and Expenditure Budget during the Coronavirus Disease 2019 pandemic. This policy generated differing views between the Aceh Government and the regarding the mechanism for budget amendment, prompting the Aceh House of People's Representatives to submit a right of interpellation to question the refocusing policy of the Aceh Revenue and Expenditure Budget during the Coronavirus Disease 2019 pandemic. This study examines the use of the right of interpellation in relation to budget oversight as one of the functions of the Aceh House of People's Representatives. In addition, it also examines the benefits of exercising the right of interpellation for the administration of government in Aceh, particularly with regard to the right of interpellation in relation to budget refocusing policy. This study aims to analyze the use of the Aceh House of People's Representatives right of interpellation in budget oversight, to analyze the implementation of the Aceh House of People's Representatives right of interpellation regarding the right of interpellation in relation to budget refocusing policy, to analyze the use of the right of interpellation for the purpose of budget oversight, and to analyze the benefits of exercising the right of interpellation for the Aceh Government in the context of budget oversight. This study is an empirical juridical legal research employing the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. Data were obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with informants related to the implementation of the Aceh House of People's Representatives right of interpellation. Secondary data were obtained through library research by examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. All data were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods, employing the Theory of Rights, the Theory of Oversight/Control, and the Theory of Benefit (Utility) as analytical frameworks. The findings of this study indicate that the use of the right of interpellation by the Aceh House of People's Representatives against government policies enacted under emergency conditions, particularly the APBA refocusing policy (budget oversight) of the Aceh Government, has not been utilized as it should be. This is because the parameters of the policy that became the object of interpellation gave rise to differing interpretations between the Aceh Government and the Aceh House of People's Representatives in the exercise of the oversight function. The implementation of the right of interpellation is influenced by several factors, including the mechanism of budget amendment carried out under emergency conditions, differing interpretations regarding the authority of the Aceh Government to conduct the right of interpellation in relation to budget refocusing, and the not yet optimal institutional communication between the Aceh Government and the Aceh House of People's Representatives. Consequently, the use of the Aceh House of People's Representatives right of interpellation has not fulfilled the purpose of budget oversight. The use of the Aceh House of People's Representatives right of interpellation has not provided significant benefits for budget oversight in Aceh, as it is influenced by the political interests of the political parties holding seats in the Aceh House of People's Representatives. The exercise of the right of interpellation was not continued due to certain commitments made between the Aceh House of People's Representatives and the Aceh Government. It is recommended that the Aceh House of People's Representatives, in exercising the right of interpellation for budget oversight (concerning the APBA refocusing policy) of the regional government, should carry out this right in accordance with the mandate of statutory regulations. The exercise of the right of interpellation must not be biased by political interests disguised as differences in interpretation. The DPRA is expected to exercise its authority in the budget oversight function to the fullest extent. Furthermore, institutional capacity strengthening is needed, whether through improving the quality of human resources, providing expert staff support, or establishing policy analysis support systems. Such strengthening is necessary so that the exercise of the right of interpellation is not merely formalistic, but genuinely capable of producing an in-depth and substantive evaluation of budget policy. The Aceh Government is expected to enhance information disclosure and institutional communication with the DPRA in every strategic policy, particularly those related to regional budget management. A transparent and cooperative attitude will strengthen the DPRA's oversight function while simultaneously improving the quality of good governance. Keywords: Right of Interpellation, Aceh House of Representatives (DPRA), APBA Refocusing, Oversight Function, Aceh Governance.