Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leader-member exchange (lmx) atau pertukaran pimpinan dan bawahan, manajemen pengetahuan, serta alih teknologi terhadap kinerja urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota di aceh. penelitian ini juga menguji peran kolaborasi sebagai variabel mediasi dan nilai publik sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja urusan wajib di pemerintahan daerah aceh, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. permasalahan ini dikaitkan dengan kelemahan dalam hubungan pimpinan dan bawahan, lemahnya praktik manajemen pengetahuan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi lunak. metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian model struktural berbasis sem (structural equation modeling). data dikumpulkan melalui survei terhadap aparatur sipil negara di berbagai sekretariat daerah di aceh. hipotesis diuji untuk mengetahui pengaruh langsung, tidak langsung (melalui kolaborasi), serta moderasi (oleh nilai publik) terhadap kinerja urusan wajib. hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh signifikan antara lmx, manajemen pengetahuan, dan alih teknologi terhadap kinerja urusan wajib; 2) kolaborasi secara signifikan memediasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja; 3) nilai publik memperkuat pengaruh lmx, manajemen pengetahuan, alih teknologi, dan kolaborasi terhadap kinerja urusan wajib. penelitian ini menyumbangkan kebaruan teoritis dengan menempatkan nilai publik sebagai variabel moderasi yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam studi sejenis serta mengembangkan model hubungan yang komprehensif antara variabel-variabel yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah. temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam perumusan strategi kebijakan pengelolaan asn dan peningkatan kualitas pelayanan dasar publik di aceh. pemerintah daerah diharapkan dapat menguatkan kualitas hubungan pimpinan dan bawahan, mengelola pengetahuan secara sistemik, serta mengakselerasi alih teknologi untuk mendorong kolaborasi dan menciptakan nilai publik yang tinggi. kata kunci: pertukaran pimpinan dan bawahan, manajemen pengetahuan, alih teknologi, kolaborasi, nilai publik, kinerja urusan wajib.

This study aims to analyze the influence of Leader-Member Exchange (LMX), knowledge management, and technology transfer on the performance of mandatory government affairs in districts/cities in Aceh. This study also examines the role of collaboration as a mediating variable and public value as a moderating variable in this relationship. The phenomenon underlying this study is the suboptimal performance of mandatory government affairs in Aceh, which include education, health, public works, housing and settlements, public order and security, and social protection. This problem is associated with weaknesses in the relationship between leaders and subordinates, weak knowledge management practices, and the suboptimal use of software technology. The research method uses a quantitative approach with a structural model testing based on SEM (Structural Equation Modeling). Data were collected through a survey of state civil servants in various Regional Secretariats in Aceh. Hypotheses were tested to determine the direct, indirect (through collaboration), and moderating (by public value) effects on the performance of mandatory affairs. The results of the study indicate that: 1) There is a significant influence between LMX, knowledge management, and technology transfer on the performance of mandatory affairs; 2) Collaboration significantly mediates the influence of these three variables on performance; 3) Public value strengthens the influence of LMX, knowledge management, technology transfer, and collaboration on the performance of mandatory affairs. This research contributes theoretical novelty by positioning public value as a moderating variable, a previously unexplored topic in similar studies, and developing a comprehensive relationship model between variables related to local government governance. The findings of this study provide practical contributions to the formulation of policy strategies for managing civil servants (ASN) and improving the quality of basic public services in Aceh. Local governments are expected to strengthen the quality of relationships between leaders and subordinates, manage knowledge systematically, and accelerate technology transfer to encourage collaboration and create high public value. Keywords: Leadership Member exchange, knowledge management, technology transfer, collaboration, public value, performance of mandatory affairs.