Electronic Theses and Dissertation

Aceh utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi aceh yang masih memiliki gampong berstatus sangat tertinggal. kondisi tersebut mendorong dinas pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dpmppkb) kabupaten aceh utara melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan status gampong sangat tertinggal. penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan agile governance oleh dpmppkb kabupaten aceh utara dalam meningkatkan status gampong sangat tertinggal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. penelitian ini menggunakan teori agile governance dari luna, krutchen, dan maora (2015) dengan enam indikator, yaitu tata kelola yang cukup baik, fokus pada manusia, berorientasi bisnis, pencapaian hasil awal, pendekatan sistematis dan adaptif, serta desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model miles, huberman, dan saldaña. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance oleh dpmppkb kabupaten aceh utara dalam meningkatkan status gampong sangat tertinggal belum berjalan optimal. hal ini terlihat dari pelaksanaan program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat yang belum merata pada seluruh gampong sasaran. meskipun demikian, dpmppkb telah melaksanakan pembinaan pemerintahan gampong sesuai kewenangannya, mengembangkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal, melibatkan aparatur dan masyarakat, berkontribusi terhadap penurunan jumlah gampong sangat tertinggal, serta melakukan evaluasi sebagai upaya penyesuaian dan penyempurnaan program. namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya mampu menjawab kondisi dan kebutuhan setiap gampong, sedangkan evaluasi masih dilakukan secara periodik. penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan fleksibilitas dalam penyesuaian program, serta permasalahan kualitas data indeks desa membangun (idm). secara keseluruhan, penerapan agile governance telah mendukung peningkatan status gampong sangat tertinggal, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi berbagai kendala. kata kunci: agile governance, dpmppkb, gampong sangat tertinggal, indeks desa membangun (idm), pemberdayaan masyarakat

North Aceh Regency is one of the regencies in Aceh Province that still contains villages classified as "very underdeveloped." This situation prompted the North Aceh Regency Community Empowerment, Population Control, and Family Planning Agency (DPMPPKB) to implement community guidance and empowerment programs aimed at upgrading the status of these villages. This study aims to analyze the application of Agile Governance by the North Aceh DPMPPKB in improving the status of very underdeveloped villages and to identify the obstacles encountered. The study employs the Agile Governance theory proposed by Luna, Krutchen, and Maora (2015), utilizing six indicators: good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, and simple design and continuous refinenment. A qualitative method with a descriptive approach was used. Data were collected through interviews and documentation and subsequently analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results indicate that the application of Agile Governance by the North Aceh DPMPPKB in upgrading very underdeveloped villages has not yet proceeded optimally. This is evident from the uneven implementation of guidance, mentoring, and community empowerment programs across the target villages. Nevertheless, the DPMPPKB has carried out village governance guidance within its authority, developed community empowerment initiatives based on local potential, engaged officials and the community, contributed to reducing the number of very underdeveloped villages, and conducted evaluations to adjust and refine the programs. However, program implementation has not fully addressed the specific conditions and needs of each village, and evaluations are still conducted only periodically. The study also identified obstacles such as budget constraints, weak cross-sector coordination, limited flexibility in program adjustments, and issues regarding the data quality of the Village Development Index (IDM). Overall, while the application of Agile Governance has supported the upgrading of very underdeveloped villages, its effectiveness remains constrained by various challenges. Keywords: Agile Governance, DPMPPKB, Highly Underdeveloped Village, Village Development Index (IDM), Community Empowerment.