Electronic Theses and Dissertation

Implementasi collaborative governance dalam penanganan kasus pemerkosaan di kota banda aceh, indonesia. meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan, disertai berbagai tantangan dalam proses pengumpulan alat bukti, penanganan trauma korban, serta koordinasi antarlembaga, menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci yang mewakili dp3ap2kb melalui uptd ppa dan kepolisian resor kota banda aceh. hasil wawancara diperkuat melalui triangulasi dokumen yang meliputi standar operasional prosedur (sop) kelembagaan, data rujukan kasus, statistik layanan, serta laporan case conference. hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan perspektif kedua informan institusional, kolaborasi dalam penanganan kasus pemerkosaan telah berjalan secara relatif terstruktur dan efektif, yang ditunjukkan oleh adanya mekanisme koordinasi formal, kepemimpinan yang bersifat fasilitatif, komunikasi antarlembaga yang berlangsung secara berkelanjutan, serta pembagian peran yang relatif jelas di antara institusi yang terlibat. pengaturan kelembagaan tersebut dipandang mampu mendukung penanganan korban yang lebih terkoordinasi, memperkuat proses hukum, serta meningkatkan akses korban terhadap layanan psikologis dan sosial. meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala administratif, serta kesulitan memperoleh informasi yang akurat dari korban yang mengalami trauma. karena temuan penelitian ini terutama merefleksikan perspektif institusi, hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman penyintas maupun pandangan organisasi nonpemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan aktor eksternal lainnya yang turut berperan dalam penanganan kasus. penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan, serta perluasan layanan yang berorientasi pada kebutuhan penyintas merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi collaborative governance dalam penanganan kasus pemerkosaan.

ABSTRACT This study examines the implementation of collaborative governance inhandling rape cases in Banda Aceh City, Indonesia. The increasing numberof reported cases, alongside persistent challenges in evidence collection,victim trauma, and institutional coordination, underscores the need for anintegrated multi-stakeholder approach. This study employed a descriptivequalitative method through in-depth interviews with two key institutionalinformants representing DP3AP2KB through UPTD PPA and the BandaAceh Police. The interview findings were supported by documentarytriangulation consisting of institutional Standard Operating Procedures(SOPs), referral records, service statistics, and Case Conference reports.The findings indicate that, from the perspectives of the two institutionalinformants, collaboration in rape case handling is perceived as relativelystructured and functional through the existence of formal coordinationmechanisms, facilitative leadership, inter-agency communication, and arelatively clear distribution of institutional roles. These institutionalarrangements are perceived to support more coordinated victimassistance, legal processes, and access to psychological and social services.Nevertheless, several challenges remain evident, including limited humanresources, administrative constraints, and difficulties in obtaining accurateinformation from traumatized victims. Since the findings primarily reflectinstitutional perspectives, they do not comprehensively represent survivorexperiences or the perspectives of non-governmental organizations,healthcare providers, and other external actors. This study concludes thatstrengthening institutional capacity, improving coordination mechanisms,and expanding survivor-centered support services remain essential forenhancing the sustainability of collaborative governance in rape casehandling. Keywords: Banda Aceh, Collaborative Governance, Rape CasesInterAgency Coordination, Victim Protection.