Electronic Theses and Dissertation

Tanggung jawab notaris terhadap klausula disclaimer dalam akta otentik berdasarkan prinsip kehati-hatian muhammad faris ‘atha* sri walny rahayu ** muhammad zaki*** abstrak pasal 16 ayat (1) huruf a uujn mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 kuhperdata sering dijadikan dasar pencantuman klausula disclaimer untuk mengalihkan tanggung jawab kebenaran materiil. praktik ini berpotensi melanggar syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur pasal 1320 jo. pasal 1337 kuhperdata apabila digunakan untuk menegasikan kewajiban jabatan, yang berdampak pada kekuatan pembuktian akta otentik sesuai pasal 1870 kuhperdata. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehatihatian dalam pencantuman klausula disclaimer pada akta otentik, serta menganalisis batasan pertanggungjawaban hukum notaris apabila terjadi sengketa hukum. jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. hasil penelitian menunjukkan validitas klausula disclaimer bersifat bersyarat. berbeda dari penelitian terdahulu yang mengkaji kedudukan atau implikasi klausula eksonerasi secara umum, penelitian ini menemukan bahwa prinsip kehati-hatian berkedudukan sebagai parameter uji validitas disclaimer itu sendiri, klausula tersebut batal demi hukum apabila digunakan untuk menutupi kelalaian verifikasi atau meloloskan akta yang seharusnya ditolak sesuai pasal 16 ayat (1) huruf e uujn, namun memiliki relevansi yuridis sebagai penegas batas tanggung jawab bagi notaris yang terbukti telah menjalankan prosedur secara saksama. dalam sengketa hukum, klausula ini tidak memberikan imunitas mutlak di rezim perdata, pidana, maupun administratif dan hakim akan mengesampingkannya apabila terbukti terdapat unsur kelalaian jabatan. disarankan agar notaris mengutamakan verifikasi ketat dan penolakan akta yang meragukan daripada bergantung pada disclaimer. diperlukan pengaturan spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan klausula disclaimer guna menjamin kepastian hukum. kata kunci: tanggung jawab notaris, akta otentik, klausula disclaimer, dan prinsip kehati-hatian.

NOTARY LIABILITY FOR DISCLAIMER CLAUSES IN AUTHENTIC DEEDS BASED ON THE PRUDENCE PRINCIPLE Muhammad Faris ‘Atha Sri Walny Rahayu * ** Muhammad Zaki *** ABSTRACT Article 16 paragraph (1) point a of the Law on Notary Position (UUJN) mandates that notaries act trustworthily, honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard the interests of the parties involved in legal acts; however, the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Indonesian Civil Code is frequently utilized as the basis for incorporating disclaimer clauses to shift responsibility for material truth. This practice potentially violates the objective requirements of agreements as stipulated in Article 1320 in conjunction with Article 1337 of the Civil Code if used to negate official obligations, thereby impacting the evidentiary strength of authentic deeds as provided in Article 1870 of the Civil Code. This research aims to analyze the implementation of the principle of prudence in the inclusion of disclaimer clauses in authentic deeds, as well as to examine the limits of notary legal liability in the event of legal disputes. This research is normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were qualitatively analyzed to address the research problems. The findings reveal that the validity of disclaimer clauses is conditional. Distinct from prior studies that examined the legal standing or implications of exoneration clauses in general terms, this research establishes that the prudence principle functions as a validity test parameter for disclaimer clauses: such clauses are void by law when used to conceal verification negligence or to facilitate deeds that should have been rejected pursuant to Article 16 paragraph (1) point d of the UUJN, yet retain juridical relevance as liability delimiters for notaries who demonstrably complied with prescribed procedures. Across civil, criminal, and administrative regimes, disclaimer clauses confer no absolute immunity courts will disregard them upon proof of professional negligence. It is recommended that notaries prioritize rigorous verification and the rejection of questionable deeds rather than relying on disclaimers. Furthermore, specific legislative regulations regarding the limitations of disclaimer clauses are essential to ensure legal certainty. Keywords: Notary Responsibility, Authentic Deed, disclaimer Clause, and Principle of Prudence.