Electronic Theses and Dissertation

Penerapan pasal 2 peraturan menteri atr/ kepala bpn nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah (suatu penelitian di kota banda aceh dan aceh besar) riko alkausar1 teuku saiful2 suhaimi3 abstrak pasal 19 undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 mengatur tentang kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan pasal 2 peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 33 tahun 2021 tentang kewajiban memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu, namun dalam pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pasal 2 peraturan menteri atr/kepala bpn no 33 tahun 2021, untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala yang dihadapi ppat dan ppats, dan untuk merumuskan solusi dan upaya dalam mengoptimalkan efektivitas pasal 2 peraturan menteri atr/kepala bpn no 33 tahun 2021. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan, serta data kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 2 peraturan menteri atr/kepala bpn nomor 33 tahun 2021 di banda aceh dan aceh besar tidak efektif. faktor yang mempengaruhi tidak efektif nya peraturan ini antara lain tidak adanya kriteria yang jelas mengenai masyarakat tidak mampu, lemahnya pengawasan dan evaluasi, belum tersedianya sistem insentif bagi ppat dan ppats, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan tersebut, diperlukan penguatan pengawasan, penyusunan pedoman teknis yang jelas, peningkatan komitmen profesi ppat dan ppats, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. badan pertanahan nasional disarankan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta menyusun pedoman teknis yang operasional dan terperinci. ppat dan ppats diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, menginternalisasikan nilai keadilan sosial, serta memperkuat komitmen etika profesi. masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum haknya, serta berperan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai. kata kunci: efektivitas hukum, ppat, pasal 2 peraturan menteri atr/kepala bpn no 33 tahun 2021, masyarakat tidak mampu, akses keadilan.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 OF REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING/HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 33 OF 2021 CONCERNING FEES FOR LAND DEED OFFICIALS (A Study in Banda Aceh City and Aceh Besar Regency) Riko Alkausar¹ Teuku Saiful² Suhaimi³ ABSTRACT Article 19 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 stipulates the obligation to register land, Government Regulation Number 24 of 2016 in conjunction with Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 33 of 2021 stipulates the fees for Land Deed Officials. However, the implementation of these provisions has not been optimal due to unclear implementation mechanisms, weak supervision, and the absence of incentives for Land Deed Officials, so that the goal of realizing access to justice in the land sector has not been achieved effectively. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 33 of 2021, to identify and examine the obstacles faced by PPAT and PPATS, and to formulate solutions and efforts to optimize the effectiveness of Article 2 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 33 of 2021. The research method used in this study uses an empirical juridical method with a qualitative approach, data is collected through interviews with respondents and informants, as well as library data and then analyzed descriptively qualitatively. The results indicate that the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 33 of 2021 in Banda Aceh and Aceh Besar has not been effective due to unclear criteria for underprivileged communities, weak supervision, the absence of incentives for PPAT and PPATS, and low public legal awareness. Optimization requires stronger supervision, clearer technical guidelines, greater professional commitment, and continuous public legal outreach. The National Land Agency is advised to strengthen supervision and formulate operational technical guidelines. PPAT and PPATS are expected to improve compliance, uphold social justice values, and strengthen professional ethics, while the public is encouraged to enhance legal awareness and participate in monitoring policy implementation. Keywords: Legal Effectiveness, Land Deed Official (PPAT), Article 2 of Regulation Number 33 of 2021, Underprivileged Communities, Access to Justice.