Electronic Theses and Dissertation

Change into good english lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menyelenggarakan pembinaan. berdasarkan pasal 5 ayat (1) permenkumham nomor 7 tahun 2023, petugas pemasyarakatan berwenang menjalankan fungsi intelijen (mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, dan menukar informasi) sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gangguan keamanan, peran intelijen pemasyarakatan dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapas kelas iia banda aceh. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku dan karya tulis lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di lapas kelas iia banda aceh berasal dari faktor internal dan eksternal, antara lain overkapasitas hunian, keterbatasan jumlah petugas, rendahnya kualitas pembinaan, lemahnya administrasi pengamanan, serta pengaruh dari warga binaan. peran intelijen pemasyarakatan telah dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi sebagai dasar deteksi dini serta rekomendasi tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan. meskipun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dan implementasi standar operasional prosedur. disarankan agar pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengamanan di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh memerlukan penguatan peran intelijen pemasyarakatan, peningkatan kualitas dan diperlukan dukungan kebijakan dari kantor wilayah serta penguatan tata kelola di lembaga pemasyarakatan kelas iia banda aceh melalui penanganan overkapasitas, mengoptimalkan jumlah petugas, optimalisasi penerapan sop serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dan selain itu, pendekatan persuasif kepada warga binaan dan penguatan koordinasi internal menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib dan kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan.

Correctional Institutions (Lembaga Pemasyarakatan or Lapas) and Detention Centers (Rumah Tahanan or Rutan) are responsible for maintaining security and order while carrying out inmate rehabilitation programs. Pursuant to Article 5 paragraph (1) of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2023, correctional officers are authorized to perform correctional intelligence functions, including collecting, processing, analyzing, presenting, and exchanging information, as an early detection measure to prevent security disturbances. This study aims to analyze the factors contributing to security disturbances, examine the role of correctional intelligence in early detection and prevention, and identify the obstacles encountered in its implementation at Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. This research employs an empirical juridical approach. The data consist of primary and secondary data obtained through field and library research. Field data were collected through interviews with respondents and informants, while library research involved the examination of legislation, books, and other relevant scholarly literature. The findings indicate that security and order disturbances at Class IIA Banda Aceh Correctional Institution are caused by both internal and external factors, including prison overcrowding, an insufficient number of correctional officers, the low quality of inmate rehabilitation programs, weaknesses in security administration, and the influence of inmates. The role of correctional intelligence has been implemented through the collection, verification, processing, analysis, and presentation of information as the basis for early detection and recommendations for preventive measures against potential security threats. Nevertheless, its implementation has not yet been optimal due to limited human resources, budget constraints, inadequate supporting facilities and infrastructure, and suboptimal coordination and implementation of standard operating procedures. It is recommended that the government strengthen the effectiveness of security management at Class IIA Banda Aceh Correctional Institution by reinforcing the role of correctional intelligence, improving the quality of human resources, and providing stronger policy support from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Furthermore, institutional governance should be enhanced through measures to address prison overcrowding, optimize the number of correctional officers, strengthen the implementation of standard operating procedures, and improve supporting facilities and infrastructure. In addition, adopting a persuasive approach toward inmates and strengthening internal coordination are essential to creating a safe, orderly, and conducive environment within the correctional institution.