Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 4 angka 3 menjelaskan hak konsumen terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, ini juga dijelaskan dalam pasal 7 uupk tentang kewajiban pelaku usaha, namun dalam praktiknya, kegiatan jual beli terutama pembelian merchandise jkt48 melalui platform online masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerugian konsumen, serta mengkaji upaya hukum yang dilakukan konsumen dalam transaksi online yang dilakukan melalui platform online. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen yang pernah melakukan pembelian merchandise melalui penjual tidak resmi, serta melalui analisis ketentuan hukum yang relevan dan bahan hukum sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian dalam berbelanja merchandise jkt48 secara online. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi kerugian terhadap konsumen dapat berasal dari dua sisi yaitu dari konsumen serta dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, konsumen mencari dengan harga yang lebih terjangkau, keinginan memperoleh produk tertentu yang sudah tidak tersedia, dan karena kurangnnya informasi konsumen terhadap produk yang dicari. upaya hukum yang dapat dilakukan kosumen atas kerugian tersebut yaitu menuntut ganti rugi, melaporkan ke lembaga formal seperti yayasan perlindungan konsumen aceh (yapka) atau badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk), dan upaya terakhir ke ranah pengadilan. disarankan kepada konsumen untuk lebih waspada dan teliti dalam melakukan pembelian secara online. kepada pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dengan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai produk yang ditawarkan. kepada manajemen jkt48 untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk resmi agar konsumen dapat membedakan produk asli dan tidak asli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian konsumen dalam transaksi online. kepada platform online agar lebih memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha. serta kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan konsumen.

Pursuant to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly Article 4(3), consumers are entitled to receive accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantees of goods and/or services. This principle is further reinforced under Article 7 of the Consumer Protection Law, which imposes an obligation on business actors to provide such information. Nevertheless, in practice, online transactions, particularly the purchase of JKT48 merchandise through online platforms, continue to involve violations of these statutory provisions, resulting in financial and legal detriment to consumers. This study aims to examine the legal protection afforded to consumers, identify the factors contributing to consumer losses, and analyze the legal remedies available to consumers in online transactions conducted through online platforms. This research employs an empirical juridical method using a qualitative approach. The data were collected through interviews with consumers who had purchased merchandise from unauthorized sellers, as well as through an analysis of the relevant legal provisions and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection for consumers has not been fully effective, as consumers continue to suffer losses in online purchases of JKT48 merchandise. The factors contributing to such losses originate from both consumers and business actors. On the one hand, consumers are often motivated by lower prices, the desire to obtain limited or discontinued products, and insufficient information regarding the products they seek. On the other hand, certain business actors fail to perform their contractual obligations in good faith and do not fulfill their responsibilities under sale and purchase agreements. Consumers who suffer losses may pursue legal remedies by claiming compensation, submitting complaints to relevant institutions such as the Aceh Consumer Protection Foundation (Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh/YaPKA) or the Consumer Dispute Settlement Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK), and, as a final measure, initiating legal proceedings before the courts. The study recommends that consumers exercise greater caution and diligence when engaging in online purchases. Business actors should conduct their commercial activities in good faith by providing accurate, clear, and truthful information regarding the products they offer. The management of JKT48 should also provide comprehensive information concerning official merchandise to enable consumers to distinguish authentic products from counterfeit ones, thereby reducing the risk of consumer losses in online transactions. Furthermore, online platforms should strengthen their supervision of business actors, while the government and relevant institutions should enhance law enforcement and increase public awareness of consumer protection rights.