Electronic Theses and Dissertation

Pemaafan hakim dalam sistem peradilan pidana abstrak redy hary ramandana moh din darmawan perkembangan hukum pidana di indonesia ditandai dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp yang memperkenalkan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2). konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. pengaturannya kemudian diperkuat dalam undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kuhap yang mengakui putusan pemaafan hakim sebagai jenis putusan tersendiri. namun, penerapannya masih menghadapi kendala karena belum adanya pengaturan teknis yang mengatur batasan dan syarat penerapannya, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. dalam praktik, putusan pemaafan hakim yang mulai diterapkan sejak 2 januari 2026 cenderung didasarkan pada adanya perdamaian atau pemaafan dari korban, sementara indikator mengenai ringannya perbuatan dan keadaan pribadi pelaku belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan hukum (ratio legis) dari penerapan konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pasal 54 ayat (2) kuhp, mengkaji makna dari frasa "ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan saat tindak pidana dilakukan, dan keadaan setelahnya" dalam pasal 54 ayat (2) kuhp dan untuk mengkaji pertimbangkan kepentingan korban perlu dalam penerapan pemaafan hakim (rechterlijk pardon). penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif untuk mengkaji penerapan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam sistem peradilan pidana. hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hukum (ratio legis) putusan pemaafan hakim rechterlijk pardon dalam pasal 54 ayat (2) kuhp berlandaskan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bertujuan mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan proporsional. hasil penelitian putusan pemaafan hakim berdasarkan pasal 54 ayat (2) kuhp menyaratkan penilaian yang komprehensif terhadap ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, dan keadaan setelah tindak pidana dilakukan. penelitian juga menemukan bahwa belum adanya kriteria operasional yang jelas terhadap indikator tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. hasil penelitian kepentingan korban merupakan unsur penting dalam penerapan putusan pemaafan hakim. oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban, upaya pemulihan kerugian, serta sikap korban untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. disarankan agar penerapan putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam mencapai tujuan pemidanaan. disarankan agar mahkamah agung segera menetapkan pedoman penerapan putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) untuk mewujudkan keseragaman penafsiran dan kepastian hukum. disarankan agar hakim mempertimbangkan kepentingan dan pemulihan hak korban sebelum menjatuhkan putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon). kata kunci: pemaafan hakim rechterlijk pardon, sistem peradilan pidana

JUDICIAL PARDON IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Redy Hary Ramandana* Moh. Din** Darmawan*** ABSTRACT The development of criminal law in Indonesia is marked by the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which introduces the concept of judicial pardon (rechterlijk pardon) as regulated in Article 54 paragraph (2). This concept grants judges the authority to refrain from imposing a sentence or action on a defendant proven guilty, considering the minor nature of the act, the personal circumstances of the perpetrator, as well as the values of justice and humanity. Its regulation was then reinforced in Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, which recognizes the judge's pardon decision as a distinct type of ruling. However, its implementation still faces obstacles due to the absence of technical regulations that govern the limitations and conditions of its application, which could potentially lead to differing interpretations. In practice, the judge's pardon decision, which will be implemented starting January 2, 2026, tends to be based on the existence of reconciliation or forgiveness from the victim, while the indicators regarding the lightness of the act and the personal circumstances of the perpetrator have not been explicitly regulated in the legislation. This research aims to examine and explain the Ratio Legis of the application of the Judge's Pardon Rechterlijk Pardon concept in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023, to understand the meaning of the phrase "the lightness of the act, the personal circumstances of the perpetrator, the circumstances at the time the crime was committed, and the circumstances afterward" in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023, and to determine the necessity of considering the victim's interests in the application of the Judge's Pardon Rechterlijk Pardon. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a descriptive-prescriptive method to examine the application of judicial pardon within the criminal justice system. The findings indicate that the ratio legis of judicial pardon under Article 54, paragraph (2), of Law Number 1 of 2023 is based on philosophical, sociological, and juridical aspects aimed at achieving fair, humane, and proportional sentencing. The results of the research on the judge's pardon decision based on Article 54 paragraph (2) of the Criminal Code require a comprehensive assessment of the lightness of the act, the personal circumstances of the perpetrator, the situation at the time the crime was committed, and the situation after the crime was committed. The research also found that the lack of clear operational criteria for these indicators has the potential to cause differences in interpretation in judicial practice. The research findings indicate that the interests of the victim are an important element in the application of the Judge's Clemency Decision. Therefore, judges need to consider the impact of the crime on the victim, efforts to recover losses, and the victim's attitude to achieve a balance between the interests of the perpetrator, the victim, and society. This study recommends that the application of the Rechterlijk Pardon Judge's Decision prioritize the principles of justice, humanity, and proportionality in achieving the goals of sentencing. It is recommended that the Supreme Court promptly establish guidelines for the application of the Rechterlijk Pardon Judge's Decision to ensure uniform interpretation and legal certainty. It is recommended that judges consider the interests and restoration of the victim's rights before issuing the Rechterlijk Pardon Judge's Decision. Keywords: Judicial Pardon Rechterlijk Pardon, Criminal Justice System.