Electronic Theses and Dissertation

Penandatanganan memorandum of understanding (mou) helsinki antara gam dan pemerintah republik indonesia pada tanggal 15 agustus 2005 menjadi titik balik penyelesaian konflik yang kemudian diimplementasikan melalui undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, berdasarkan amanat pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut pemerintah aceh membentuk qanun aceh nomor 6 tahun 2015 tentang badan reintegrasi aceh (bra) guna memberikan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemenuhan hak korban secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. namun pengaturan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2015 tersebut masih bersifat umum dan belum didukung oleh peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pemenuhan hak korban konflik, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan potensi tidak terpenuhinya prinsip keadilan bagi korban konflik. penelitian ini bertujuan, mengetahui dan menganalisis konstruksi pengaturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan badan reintegrasi aceh dalam pemenuhan hak konstitusional korban konflik, mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam pengaturan pemenuhan hak konstitusional korban konflik, serta merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal terhadap badan reintegrasi aceh dalam pemenuhan hak konstitusional korban konflik di aceh. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. dengan sumber data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara narasumber terkait. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan preskriptif. berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, ditemukan bahwa konstruksi pengaturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan badan reintegrasi aceh (bra) belum memenuhi rasa keadilan substantif akibat adanya kekosongan norma teknis dan belum optimalnya keterpaduan antara struktur dan substansi hukum. ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada belum terpenuhinya hak konstitusional korban konflik secara optimal, yang dicerminkan oleh pergantian skema pemulihan menjadi skema bantuan sosial, ketiadaan standar operasional prosedur (sop) yang baku, serta tidak sinkronnya data korban konflik sehingga memicu potensi ketidaktepatan sasaran. konsep pengaturan yang ideal memerlukan rekonstruksi hukum secara komprehensif melalui penguatan kedudukan kelembagaan bra, pembentukan peraturan pelaksana yang bersifat operasional, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. selain itu, diperlukan integrasi data korban secara terpadu dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program. penelitian ini menyarankan baik kepada pemerintah aceh maupun dewan perwakilan rakyat aceh segera memperkuat qanun aceh nomor 6 tahun 2015 serta membentuk peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan gubernur yang mengatur secara rinci prosedur teknis pemenuhan hak korban konflik. bra hendaknya segera menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur, serta melakukan sinkronisasi dan verifikasi data korban konflik secara berkelanjutan untuk menghindari duplikasi dan ketidaktepatan sasaran. pemerintah aceh bersama bra hendaknya melakukan penguatan pengawasan dan akuntabilitas perlu dilakukan optimalisasi pengawasan internal, peningkatan transparansi informasi publik, serta pelibatan masyarakat sipil agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasarn dan dapat dipertanggungjawabkan.

The signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Government of the Republic of Indonesia on 15 August 2005 constituted a turning point in the resolution of the Aceh conflict. This settlement was subsequently institutionalized through Law Number 11 of 2006 concerning the Governing of Aceh. Pursuant to the mandate of Article 10 paragraph (1) of the said Law, the Government of Aceh enacted Aceh Qanun Number 6 of 2015 concerning the Aceh Reintegration Agency (Badan Reintegrasi Aceh/BRA) to provide legal certainty for the structured, coordinated, and sustainable fulfillment of conflict victims' rights. However, the regulation within the Qanun remains general in nature and is not supported by implementing regulations that specifically govern the mechanisms for fulfilling the rights of conflict victims. This condition has resulted in a normative gap, leading to weak legal certainty and suboptimal fulfillment of victims' rights. This study aims to examine and analyze the legal regulatory construction concerning the position and authority of the Aceh Reintegration Board in fulfilling the constitutional rights of conflict victims; to examine and analyze legal certainty in the regulation of the fulfillment of the constitutional rights of conflict victims; and to formulate an ideal legal regulatory concept for the Aceh Reintegration Board in fulfilling the constitutional rights of conflict victims in Aceh. The research method employed is normative juridical legal research, utilizing a statutory approach and a conceptual approach. The data sources consist of secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and supplemented by interviews with relevant informants. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that the legal regulatory construction governing the position and authority of the Aceh Reintegration Board (BRA) has not yet fulfilled substantive justice, owing to the existence of a technical normative vacuum and the suboptimal integration between legal structure and substance. This legal uncertainty has directly impacted the failure to optimally fulfill the constitutional rights of conflict victims, as reflected in the transition from a recovery scheme to a social assistance scheme, the absence of standardized operating procedures (SOPs), and the lack of synchronization of conflict victim data, which gives rise to the potential for targeting inaccuracies. The ideal regulatory concept necessitates comprehensive legal reconstruction through the strengthening of the BRA's institutional position, the establishment of operationally binding implementing regulations, and the reinforcement of supervisory and accountability mechanisms. Furthermore, integrated conflict victim data systems and enhanced transparency in program implementation are equally essential. This study recommends that both the Aceh Government and the Aceh People's Representative Council promptly strengthen Qanun Aceh Number 6 of 2015 and establish implementing regulations in the form of a Governor's Regulation that comprehensively governs the technical procedures for fulfilling the rights of conflict victims. The Aceh Reintegration Board should expeditiously formulate and adopt clear and measurable standard operating procedures, as well as conduct continuous synchronization and verification of conflict victim data in order to prevent duplication and inaccurate targeting of beneficiaries. Furthermore, the Aceh Government, in conjunction with the Aceh Reintegration Board, should undertake the strengthening of oversight and accountability mechanisms through the optimization of internal supervision, the enhancement of public information transparency, and the meaningful involvement of civil society, so as to ensure that program implementation is accurately targeted and fully accountable.