Electronic Theses and Dissertation

Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan peradilan pidana anak, termasuk tahap penuntutan. namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di kejaksaan negeri banda aceh tidak selalu berjalan sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri banda aceh, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian diversi tersebut. metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara bersama jaksa penuntut umum, pengacara/advokat pembimbing kemasyarakatan bapas, dan pihak terkait, yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, dan teori hukum yang relevan. dari hasil penelitian ditemukan bahwa diversi dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh jaksa selaku fasilitator dengan melibatkan anak pelaku beserta orang tua/wali, korban beserta orang tua/wali, dan pembimbing kemasyarakatan bapas, mengacu pada uu nomor 11 tahun 2012 dan peraturan jaksa agung yang berlaku. kendala yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep diversi, terbatasnya peran pekerja sosial profesional, belum adanya panduan baku di tingkat kejaksaan, lemahnya pengawasan pasca kesepakatan, serta stigma sosial dan ketimpangan posisi tawar dalam forum diversi. disarankan agar kejaksaan negeri banda aceh menyusun panduan teknis pelaksanaan diversi yang lebih terstandar guna menjamin konsistensi penerapan di lapangan. peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi perlu dilakukan secara berkala. peran bapas dan pekerja sosial profesional harus diperkuat agar anak memperoleh pendampingan yang memadai selama proses diversi. sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi perlu ditingkatkan agar tujuan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System requires diversion efforts at every stage of juvenile criminal justice proceedings, including the prosecution stage. However, in practice, the implementation of diversion for assault offenses committed by children at the Banda Aceh District Prosecutor's Office does not always proceed in accordance with the applicable provisions, thereby raising questions regarding the implementation mechanism and the obstacles encountered. This thesis aims to explain the mechanism for implementing diversion for assault offenses committed by children at the prosecution stage at the Banda Aceh District Prosecutor's Office, as well as to identify and analyze the obstacles encountered in the diversion resolution process. The method used is juridical-empirical, with primary data obtained through interviews with public prosecutors, advocates/lawyers, BAPAS (Correctional Center) community counselors, and other relevant parties, combined with secondary legal materials in the form of statutory regulations, textbooks, and relevant legal theories. The research findings show that diversion is carried out through a deliberation mechanism facilitated by the prosecutor acting as facilitator, involving the child offender along with their parents/guardians, the victim along with their parents/guardians, and the BAPAS community counselor, in reference to Law Number 11 of 2012 and the applicable Attorney General Regulation. The obstacles identified include a lack of understanding among law enforcement officials regarding the concept of diversion, the limited role of professional social workers, the absence of standardized guidelines at the prosecutor's office level, weak post-agreement monitoring, as well as social stigma and imbalances in bargaining position within the diversion forum. It is recommended that the Banda Aceh District Prosecutor's Office develop a more standardized technical guideline for the implementation of diversion to ensure consistency in its application in the field. Regular capacity-building and enhanced understanding among law enforcement officials regarding the principles of restorative justice and diversion mechanisms need to be conducted. The role of BAPAS and professional social workers must be strengthened to ensure children receive adequate assistance during the diversion process. The monitoring and evaluation system for the implementation of diversion agreements needs to be improved so that the goal of restoring relationships between the offender, the victim, and the community can be optimally achieved.