Electronic Theses and Dissertation

Pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 6 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di aceh. dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di aceh yang lebih efektif. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di kejaksaan negeri banda aceh, menjelaskan hambatan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kejaksaan negeri banda aceh, dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kejaksaan negeri banda aceh. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer. data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melalui membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan skripsi. sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kejaksaan negeri banda aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam proses pembuktian. hambatan tersebut meliputi perubahan sikap korban dan keluarganya, pelaksanaan restitusi yang belum optimal, serta belum harmonisnya ketentuan antara qanun aceh dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. upaya mengatasinya dilakukan melalui penguatan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum serta harmonisasi qanun aceh dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual guna memperkuat perlindungan korban dan pelaksanaan restitusi. disarankan kepada pemerintah aceh melakukan harmonisasi qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna memperkuat perlindungan korban dan pelaksanaan restitusi. disarankan kejaksaan negeri banda aceh meningkatkan pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban serta keluarganya. disarankan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan koordinasi antara kejaksaan dan penyidik guna memastikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berjalan optimal

Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and Article 6 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning *Jinayat* (Islamic Criminal) Law regulate sexual violence offenses in Aceh. Law enforcement practice still encounters various obstacles—such as difficulties in establishing proof—and there is a need to harmonize these two regulations to achieve more effective law enforcement regarding sexual violence in Aceh. This thesis aims to explain law enforcement regarding sexual violence offenses at the Banda Aceh District Attorney's Office, identify the primary obstacles faced in this process, and outline efforts to overcome these obstacles. This study employs an empirical juridical research method, utilizing both secondary and primary data. Secondary data were obtained through library research, involving the review of legislation, journals, books, and other theses. Primary data were gathered through field research, specifically via direct interviews with respondents and informants. The research findings indicate that law enforcement regarding sexual violence offenses at the Banda Aceh District Attorney's Office has been carried out in accordance with applicable legal provisions; however, it has not operated optimally due to ongoing challenges in the evidentiary process. These obstacles include changes in the attitudes of victims and their families, suboptimal implementation of restitution, and a lack of harmonization between the Aceh Qanun and the Law on the Crime of Sexual Violence. Efforts to address these issues involve strengthening coordination between investigators and public prosecutors, as well as harmonizing the Aceh Qanun with the Law on the Crime of Sexual Violence to bolster victim protection and the implementation of restitution. It is recommended that the Aceh Government harmonize Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law with Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence to strengthen victim protection and the implementation of restitution. It is recommended that the Banda Aceh District Attorney's Office enhance legal and psychological support for victims and their families. Periodic monitoring of coordination between the prosecutor's office and investigators is also recommended to ensure the optimal functioning of the law enforcement process regarding sexual violence offenses.