Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini didasari oleh fenomena penempatan jabatan aparatur gampong di gampong ie meudama, kecamatan trumon, kabupaten aceh selatan, yang diduga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan antara pemegang kekuasaan di gampong dan aparatur yang ditempatkan, sehingga menimbulkan indikasi politik dinasti dalam pemerintahan lokal. fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi mempengaruhi profesionalisme, akuntabilitas, dan legitimasi pemerintahan gampong. tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memicu munculnya politik dinasti dalam penempatan jabatan aparatur gampong, sekaligus menganalisis dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong. penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, observasi, serta studi dokumentasi. analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. penelitian ini menerapkan perspektif etika politik franz magnis-suseno dan konsep politik dinasti sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada tiga dimensi utama, yakni individual (motif personal dan hubungan kekerabatan), kelembagaan (regulasi, proses rekrutmen, dan mekanisme pengawasan), serta simbolik (nilai-nilai lokal dan legitimasi sosial). hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya politik dinasti dipengaruhi oleh kombinasi faktor kepercayaan personal berbasis kekerabatan, lemahnya mekanisme pengawasan kelembagaan di tingkat gampong, serta legitimasi sosial yang dibangun atas dasar hubungan keluarga. kondisi tersebut berdampak pada aspek akuntabilitas, profesionalisme aparatur, dan mutu pelayanan pemerintahan gampong. kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti perlu dinilai berdasarkan orientasi kekuasaan terhadap kepentingan publik, bukan semata-mata hubungan kekerabatan. diperlukan penguatan sistem seleksi, transparansi, dan pengawasan partisipatif guna menjaga profesionalitas pemerintahan gampong. kata kunci: politik dinasti, aparatur gampong, etika politik, tata kelola pemerintahan desa.  

This research is motivated by the phenomenon of the appointment of village officials in Gampong Ie Meudama, Trumon District, South Aceh Regency, which is suspected to be influenced by kinship relations between the village authority holders and the appointed officials, thereby indicating the presence of political dynasties in local governance. This phenomenon is important to study because it has the potential to affect the professionalism, accountability, and legitimacy of village government. The aim of this study is to identify and explain the factors that trigger the emergence of political dynasties in the appointment of village officials, as well as to analyze their impact on the administration of village governance. The research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data are collected through in-depth interviews with relevant informants, observation, and document studies. Data analysis is conducted descriptively through qualitative methods involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses Franz Magnis-Suseno’s political ethics perspective and the concept of political dynasties as analytical tools, focusing on three dimensions: individual (personal motives and kinship relations), institutional (regulations, recruitment, and supervision), and symbolic (local values and social legitimacy). The results indicate that the emergence of political dynasties is influenced by a combination of factors, including personal trust based on kinship, weak institutional oversight mechanisms at the village level, and social legitimacy built on family ties. These conditions impact aspects of accountability, professionalism of officials, and the quality of village government services. The study concludes that political dynasties should be evaluated based on the orientation of power towards public interests, rather than solely on kinship relations. Strengthening the systems of selection, transparency, and participatory supervision is necessary to maintain the professionalism of village governance. Keywords: Dynasty Politics, Gampong Apparatus, Political Ethics, Village Governance