Electronic Theses and Dissertation

Abstrak annisa zilzia, 2026 yurisdiksi indonesia terhadap penanganan unruly passengers dalam kasus turkish airlines tk-56 fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 76), pp., bibl. enzus tinianus, s.h., m.h. insiden unruly passengers dalam penerbangan internasional terus meningkat. data international air transport association (iata) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi satu kasus unruly passengers pada setiap 480 penerbangan, meningkat dibandingkan satu kasus pada setiap 568 penerbangan pada tahun sebelumnya. secara normatif, penanganan unruly passengers telah diatur dalam konvensi tokyo 1963 yang mengatur kewenangan kapten penerbang selama penerbangan serta dasar yurisdiksi negara terhadap tindak pidana yang terjadi di atas pesawat udara, termasuk kemungkinan pelaksanaan yurisdiksi oleh negara selain negara pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 4. namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan yurisdiksi negara dalam penanganan unruly passengers, sebagaimana tercermin dalam kasus turkish airlines tk-56 yang melibatkan lebih dari satu negara. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan dan batasan penegakan hukum terhadap unruly passengers dalam penerbangan internasional serta menjelaskan yurisdiksi indonesia dalam penanganan peristiwa unruly passengers pada pesawat turkish airlines tk-56. metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis kualitatif terhadap instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap unruly passengers di indonesia masih menghadapi kendala yurisdiksi. konvensi tokyo 1963 menempatkan negara pendaftaran pesawat sebagai yurisdiksi utama, tetapi tetap membuka kemungkinan bagi negara lain untuk menjalankan yurisdiksi berdasarkan pasal 4. dalam kasus turkish airlines tk-56, indonesia memiliki dasar untuk menjalankan yurisdiksi karena pelaku merupakan warga negara indonesia dan pesawat melakukan pendaratan darurat di wilayah indonesia. namun, belum adanya mekanisme nasional yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut menyebabkan penanganan tidak berlanjut ke proses pidana dan terbatas pada pemeriksaan awal serta pengawasan administratif. untuk memperkuat kepastian dan efektivitas hukum, indonesia perlu membentuk mekanisme nasional yang mengatur pelaksanaan yurisdiksi terhadap unruly passengers, termasuk implementasi pasal 4 konvensi tokyo 1963, prosedur penyerahan pelaku, pengumpulan dan penyerahan alat bukti, serta koordinasi antarlembaga guna memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia.