Electronic Theses and Dissertation

Penelantaran dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pkdrt). data di lapangan menunjukkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga bisa diselesaikan secara hukum adat di kecamatan darussalam, aceh besar berlandaskan pada qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. dengan adanya perbedaan penyelesaian tersebut, muncul pertentangan kewajiban penegakan hukum secara formal dan penyelesaian secara hukum adat. tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses penyelesaian perkara penelantaran dalam rumah tangga secara hukum adat. menjelaskan relevansi dan efektifitas bentuk-bentuk sanksi adat dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian perkara penelantaran dalam rumah tangga secara hukum adat. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hukum bedasarkan perilaku nyata di masyarakat. penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku, teori, dan peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian secara hukum adat perkara penelantaran dalam rumah tangga dilaksanakan dengan metode musyawarah mufakat melibatkan pelaku, korban dan masing-masing keluarga serta tokoh adat yang bertujuan mengedepankan upaya perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula. bentuk sanksi hukum adat yang diberikan tergolong ringan dan tidak memenuhi hak-hak korban sehingga dapat terjadinya residivis. faktor yang mendukung penyelesaian secara hukum adat adalah berupa adanya legitimasi yang jelas, kepercayaan masyarakat serta didukung oleh proses mudah dan sederhana. namun penyelesaian ini masih mengalami beberapa faktor penghambat yang umumnya berasal dari internal tokoh adat dan masyarakat itu sendiri. disarankan kepada lembaga adat wilayah kecamatan darussalam, aceh besar untuk melakukan penyesuaian antara kearifan lokal dan regulasi yang berlaku, pembenahan sanksi lebih mengedepankan hak-hak korban dan pemenuhan tanggung jawab pelaku serta peningkatan kemampuan lembaga adat gampong pada perkara penelantaran dalam rumah tangga dan adanya penguatan pada sanksi yang diberikan.

Domestic neglect is a criminal offense specifically regulated under Article 9 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, empirical findings indicate that cases of domestic neglect in Darussalam District, Aceh Besar Regency, can be resolved through customary law based on Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs. The existence of these different settlement mechanisms creates a conflict between the obligation to enforce formal criminal law and the application of customary law. This study aims to explain the process of resolving domestic neglect cases through customary law, analyze the relevance and effectiveness of customary sanctions imposed in such cases, and identify the factors that support and hinder the settlement of domestic neglect cases through customary law. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach to analyze the law based on actual practices within society. Data were collected through field research by conducting interviews with respondents and informants, as well as library research through the examination of books, legal theories, and relevant laws and regulations. The findings reveal that the settlement of domestic neglect cases under customary law is carried out through deliberation and consensus involving the perpetrator, the victim, their respective families, and customary leaders. This mechanism emphasizes reconciliation and the restoration of harmonious family relationships. However, the customary sanctions imposed are generally considered lenient and do not adequately protect the rights of victims, thereby creating the potential for recidivism. Factors supporting the implementation of customary law include its clear legal legitimacy, strong public trust in customary institutions, and a settlement process that is simple, accessible, and efficient. Meanwhile, the main obstacles stem from the limited capacity of customary leaders and the insufficient understanding among some community members regarding the handling of domestic neglect cases. Based on these findings, it is recommended that customary institutions in Darussalam District, Aceh Besar Regency, harmonize local wisdom with the prevailing legal framework, strengthen customary sanctions by prioritizing the protection of victims' rights and the fulfillment of offenders' responsibilities, enhance the capacity of village customary institutions in handling domestic neglect cases, and reinforce the effectiveness of the sanctions imposed.