Electronic Theses and Dissertation

Pasal 26 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, menerangkan bahwa narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dilarang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan barang terlarang, seperti uang dan barang berharga, senjata seperti senpi, sajam atau sejenisnya, alat komunikasi, barang elektronik, minuman alkhol, narkotika dan zat diktif, dan barang menimbulkan ledakan dan/atau terbakar. namun di lapas kelas iia banda aceh ditemukan warga binaan yang memiliki dan menggunakan barang terlarang. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penanggulangan terhadap kepemilikan barang terlarang, hambatan petugas pemasyarakatan terhadap penindakan kepemilikan barang terlarang, dan upaya petugas pemasyarakatan dalam mengatasi hambatan penindakan kepemilikan barang terlarang di lapas kelas iia banda aceh. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. untuk mendapatkan data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti perundang-undangan, buku-buku dan penelitian terdahulu. hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan dilakukan melalui, pengamanan barang terlarang, penggunaan kekuatan secara proporsional, penjatuhan sanksi dan tindakan pembatasan, serta pelimpahan kepada aparat penegak hukum apabila pelanggaran mengandung unsur tindak pidana. hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja, dan minimnya sarana prasarana, serta faktor eksternal seperti kecerdikan warga binaan, upaya penyelundupan, jaringan luar lapas, dan belum optimalnya sinergi antar aparat. upaya mengatasi masalah yang dihadapi dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan, penguatan pembinaan, peningkatan kerja sama lintas sektor, serta penegakan disiplin secara tegas guna menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan kondusif. disarankan kepada kepala lapas kelas iia banda aceh untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. kepolisian resor kota banda aceh juga perlu meningkatkan koordinasi dengan lapas dan instansi terkait. seluruh penegak hukum diharapkan memperkuat sinergi, koordinasi, dan penegakan hukum yang konsisten guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Article 26 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order stipulates that inmates in correctional institutions are prohibited from possessing, carrying, or using contraband, including money and valuables, weapons such as firearms and sharp instruments, communication devices, electronic items, alcoholic beverages, narcotics and addictive substances, as well as explosive and/or flammable materials. Nevertheless, at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution, inmates were found to be in possession of and using prohibited items. This study aims to examine the countermeasures against the possession of contraband, the obstacles faced by correctional officers in enforcing prohibitions against contraband possession, and the strategic efforts undertaken by correctional personnel to overcome these enforcement challenges at the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution. The methodology employed in this study is empirical legal research (yuridis empiris). Primary and secondary data were obtained through direct field interviews and comprehensive literature reviews, including statutory regulations, legal treatises, and prior academic studies. The research findings indicate that countermeasure mechanisms are implemented through the securing of contraband, the proportional use of force, the imposition of disciplinary sanctions and restrictive measures, and the referral of cases to law enforcement agencies when violations involve criminal elements. The obstacles encountered comprise internal factors—such as human resource constraints, excessive workloads, and inadequate infrastructure—and external factors, including inmate cleverness, smuggling schemes, external illicit networks, and suboptimal inter-agency synergy. Efforts to overcome these issues involve enhancing the quality of human resources, optimizing surveillance and monitoring, strengthening prisoner rehabilitation programs, fostering cross-sectoral collaboration, and strictly enforcing discipline to cultivate a secure, orderly, and conducive correctional environment. It is recommended that the Head of the Class IIA Banda Aceh Correctional Institution reinforce cross-sectoral collaboration. Additionally, the Banda Aceh City Resort Police (Polresta Banda Aceh) should improve coordination with the facility and related agencies. All law enforcement authorities are expected to strengthen synergy, coordination, and consistent legal enforcement to establish an effective, accountable, and sustainable oversight system.