Electronic Theses and Dissertation

Pasal 23 ayat (1) qanun jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat telah mengatur terkait larangan terhadap jarimah khalwat, yang disebutkan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. meskipun telah terdapat aturan yang mengatur mengenai jarimah khalwat, dalam kenyataanya jarimah khalwat masih terjadi di wilayah kota banda aceh. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat di kota banda aceh, upaya penegakan hukum oleh wilayatul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kota banda aceh dan hambatan penegakan hukum oleh wilayatul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kota banda aceh. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan serta bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan teori yang relevan. data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jarimah khalwat di kota banda aceh meliputi faktor akidah, pengaruh pergaulan dan media sosial, kurangnya pemahaman terhadap syariat islam, faktor pendidikan, kurangnya pengawasan di tempat-tempat wisata, dan rendahnya kepedulian masyarakat. upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh wilayatul hisbah dalam menanggulangi jarimah khalwat di kota banda aceh meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan di sekolah-sekolah, patroli dan pengawasan rutin, menjalin kerja sama dengan aparatur gampong, pemilik usaha, dan skpk, serta melakukan penindakan terhadap pelaku. hambatan yang dialami oleh wilayatul hisbah dalam penegakan hukum terhadap jarimah khalwat di kota banda aceh meliputi keterbatasan personel pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana, kesulitan memperoleh kesaksian dari masyarakat, kurangnya dukungan dari masyarakat, dan masih adanya tempat usaha yang memfasilitasi terjadinya jarimah khalwat. disarankan kepada wilayatul hisbah kota banda aceh untuk terus meningkatkan penegakan hukum terhadap jarimah khalwat melalui penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi, perlindungan bagi saksi, serta kerja sama dengan masyarakat dan lembaga pendidikan.

Abstract — Article 23 paragraph (1) of Qanun Jinayat No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law prohibits the commission of the offence (jarimah) of khalwat. The provision stipulates that any person who intentionally commits jarimah khalwat shall be subject to a ta'zir uqubat in the form of a maximum of ten (10) lashes, or a fine equivalent to a maximum of one hundred (100) grams of pure gold, or imprisonment for a maximum period of ten (10) months. Notwithstanding the existence of this legal provision, jarimah khalwat continues to occur within the jurisdiction of Banda Aceh City. This study aims to examine the factors contributing to the occurrence of jarimah khalwat in Banda Aceh City, the law enforcement measures undertaken by the Wilayatul Hisbah to prevent and address jarimah khalwat, and the obstacles encountered by the Wilayatul Hisbah in enforcing the law against such offences. This research employs an empirical juridical approach using primary data collected through field research, complemented by secondary legal materials, including statutory regulations, scholarly literature, and relevant legal theories. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative approach to obtain a comprehensive understanding of the issues under investigation. The findings indicate that the occurrence of jarimah khalwat in Banda Aceh City is influenced by several factors, including weaknesses in religious faith (aqidah), peer association and the influence of social media, inadequate understanding of Islamic law (Sharia), educational factors, insufficient supervision at tourist destinations, and a low level of public awareness and concern. The law enforcement efforts undertaken by the Wilayatul Hisbah include conducting public and school-based awareness programs, carrying out routine patrols and supervision, establishing cooperation with gampong (village) authorities, business owners, and Regional Government Work Units (Satuan Kerja Perangkat Kota—SKPK), as well as taking enforcement actions against offenders. The principal obstacles faced by the Wilayatul Hisbah include the limited number of supervisory personnel, inadequate facilities and infrastructure, difficulties in obtaining witness testimony from members of the public, insufficient community support, and the continued operation of business establishments that facilitate the commission of jarimah khalwat. This study recommends that the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City further strengthen law enforcement against jarimah khalwat by enhancing supervisory mechanisms, expanding public legal awareness programs, providing greater protection for witnesses, and fostering closer collaboration with local communities and educational institutions.