Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang cukai yang menimbulkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. meskipun telah diatur secara tegas dalam pasal 54 dan 55 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai melalui ancaman pidana penjara dan pidana denda, praktik peredaran rokok ilegal masih terus ditemukan di wilayah hukum bea dan cukai langsa. data penindakan selama tahun 2024 hingga tahun 2025 menunjukkan masih ditemukannya jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang beredar di masyarakat. kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam aspek penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal, menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal, serta menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan serta data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis wilayah yang strategis sebagai jalur distribusi, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok dengan harga murah. penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, dan penerapan sanksi terhadap pelaku. upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, operasi pasar, pengawasan jalur distribusi, penindakan terhadap barang hasil pelanggaran, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan wilayatul hisbah (wh).

The criminal offense of distributing illegal cigarettes constitutes a violation of excise law that causes substantial losses to the state through reduced excise revenue and creates unfair competition in the tobacco industry. Although Articles 54 and 55 of Law Number 39 of 2007 on Excise impose criminal sanctions in the form of imprisonment and fines, the circulation of illegal cigarettes continues to occur within the jurisdiction of the Langsa Customs and Excise Office. Enforcement data from 2024 to 2025 indicate that millions of illegal cigarettes without excise stamps were still found circulating in the community. This condition demonstrates that the distribution of illegal cigarettes remains a significant issue requiring serious attention in terms of law enforcement. This study aims to analyze the factors contributing to the criminal offense of distributing illegal cigarettes, examine the implementation of law enforcement against such offenses, and identify the measures undertaken to prevent and eradicate the circulation of illegal cigarettes. This research employs an empirical juridical approach. The data consist of primary data obtained through field research, including interviews with respondents and informants, and secondary data collected through library research, including statutory regulations, books, academic journals, undergraduate theses, and other relevant literature. The findings reveal that the distribution of illegal cigarettes is driven by several factors, including economic pressures, low levels of public legal awareness, the strategic geographical location of the region as a distribution route, and strong consumer demand for low-priced cigarettes. Law enforcement against the distribution of illegal cigarettes has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 39 of 2007 on Excise through surveillance, inspections, enforcement operations, and the imposition of legal sanctions on offenders. Preventive and enforcement efforts include public awareness campaigns targeting both the general public and business operators, market inspection operations, monitoring of distribution channels, confiscation and enforcement actions against illicit tobacco products, and collaboration with local government authorities and the Wilayatul Hisbah (Islamic law enforcement agency).