Electronic Theses and Dissertation

Komisi pemberantasan korupsi (kpk) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. melalui undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuk dewan pengawas yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kpk. kehadiran dewan pengawas menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi mempengaruhi independensi kpk, khususnya dalam pelaksanaan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya dilaksanakan secara mandiri oleh kpk. penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kewenangan dewan pengawas terhadap independensi kpk dan kecepatan penanganan perkara korupsi. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dewan pengawas memiliki implikasi yuridis terhadap independensi kpk karena adanya mekanisme pengawasan yang memberikan keterlibatan dewan pengawas dalam pelaksanaan kewenangan tertentu yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. meskipun kewenangan dewan pengawas dimaksudkan sebagai instrumen checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pengaturan mengenai kewajiban memperoleh izin atau persetujuan dalam tindakan tertentu berpotensi mempengaruhi independensi operasional kpk dan mengurangi fleksibilitas lembaga tersebut dalam menangani perkara korupsi secara cepat dan efektif. selain itu, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan hambatan terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. disarankan agar pemerintah dan dewan perwakilan rakyat melakukan evaluasi terhadap pengaturan kewenangan dewan pengawas, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pelaksanaan tindakan pro justitia, sehingga fungsi pengawasan tetap dapat berjalan secara efektif tanpa mengurangi independensi kpk sebagai lembaga pemberantasan korupsi. selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara prinsip akuntabilitas dan independensi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia

The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) is a state institution established to carry out the eradication of corruption independently and free from the influence of any branch of power. Through Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, the Supervisory Board (Dewan Pengawas) was established and vested with the authority to oversee the implementation of the KPK’s duties and powers. The establishment of the Supervisory Board has generated considerable debate, as it is perceived to have the potential to affect the KPK’s independence, particularly in relation to the exercise of wiretapping, search, and seizure powers, which had previously been carried out independently by the KPK. This study aims to analyze the implications of the Supervisory Board’s authority on the independence of the KPK and the timeliness of corruption case handling. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources, and were analyzed using a qualitative legal analysis. The findings indicate that the authority of the Supervisory Board has juridical implications for the independence of the KPK due to the supervisory mechanism that allows the Board to participate in the exercise of certain powers related to law enforcement processes. Although the authority of the Supervisory Board is intended to serve as a checks-and-balances mechanism to prevent abuses of power, the requirement to obtain prior authorization or approval for certain investigative measures may affect the KPK’s operational independence and reduce its institutional flexibility in handling corruption cases promptly and effectively. Furthermore, such a mechanism has the potential to impede the implementation of the principles of simple, expeditious, and low-cost judicial proceedings in the enforcement of anti-corruption laws. It is recommended that the Government and the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) evaluate the statutory framework governing the authority of the Supervisory Board, particularly with respect to its involvement in the implementation of pro justitia measures, so that the supervisory function can continue to operate effectively without undermining the KPK’s independence as the principal anti-corruption institution. Furthermore, regulatory reforms are necessary to establish an appropriate balance between the principles of accountability and institutional independence in order to enhance the effectiveness of corruption eradication efforts in Indonesia.