Electronic Theses and Dissertation

Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. penyelesaian perkara kdrt tidak hanya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. namun, dalam pelaksanaannya, penerapan restorative justice terhadap perkara kdrt di wilayah hukum polres gayo lues masih menghadapi berbagai hambatan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan restorative justice, menjelaskan hambatan, upaya mengatasi hambatan penerapan restorative justice dalam kdrt di wilayah hukum polres gayo lues. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. selanjutnya, data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kdrt di polres gayo lues telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena sebagian besar perkara masih dilanjutkan ke tahap penuntutan. hambatan yang dihadapi meliputi penolakan korban untuk berdamai, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai restorative justice, serta kesulitan menghadirkan pihak keluarga dalam proses penyelesaian. upaya yang dilakukan meliputi pendekatan persuasif kepada korban, sosialisasi kepada masyarakat mengenai restorative justice, serta pelibatan pihak netral dengan tetap mengutamakan perlindungan korban guna mewujudkan penyelesaian yang adil, memberikan kepastian hukum, dan berorientasi pada pemulihan. disarankan agar penerapan restorative justice dalam penanganan perkara kdrt di wilayah hukum polres gayo lues ditingkatkan melalui penguatan peran penyidik, pedoman yang jelas, dan perlindungan terhadap korban. selain itu, hambatan penerapannya perlu diatasi melalui sosialisasi hukum, keterlibatan keluarga dan pihak terkait, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar penyelesaian perkara dapat terlaksana secara adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Domestic violence (DV) constitutes a criminal offense regulated under Article 44 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which provides legal protection for victims. The resolution of domestic violence cases is not limited to the criminal justice process but may also be carried out through a Restorative Justice approach, provided that the requirements stipulated in Article 3(1) of Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice are fulfilled. However, in practice, the implementation of Restorative Justice in domestic violence cases within the jurisdiction of the Gayo Lues Resort Police (Polres Gayo Lues) continues to face various obstacles, resulting in its implementation not yet being fully consistent with the applicable legal provisions. This study aims to examine the implementation of Restorative Justice, identify the obstacles encountered, and analyze the measures undertaken to address those obstacles in the resolution of domestic violence cases within the jurisdiction of the Gayo Lues Resort Police. This research employs an empirical juridical legal research method using a qualitative approach. Primary data were obtained through field research by conducting interviews with respondents and key informants, while secondary data were collected through library research. The primary and secondary data were subsequently analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the implementation of Restorative Justice in domestic violence cases at the Gayo Lues Resort Police has been carried out in accordance with the applicable procedures; however, it has not yet operated optimally, as the majority of cases continue to proceed to the prosecution stage. The principal obstacles include the victim's refusal to reach an amicable settlement, the public's limited understanding of Restorative Justice, and difficulties in securing the participation of family members during the settlement process. Efforts to overcome these obstacles include adopting a persuasive approach toward victims, conducting public legal awareness programs regarding Restorative Justice, and involving neutral third parties while maintaining victim protection as the primary consideration, with the objective of achieving a fair resolution, ensuring legal certainty, and promoting victim recovery. It is recommended that the implementation of Restorative Justice in handling domestic violence cases within the jurisdiction of the Gayo Lues Resort Police be strengthened through enhancing the role of investigators, establishing clear operational guidelines, and reinforcing protections for victims. Furthermore, the obstacles to its implementation should be addressed through legal awareness campaigns, greater involvement of family members and relevant stakeholders, and improved inter-agency coordination to ensure that case resolution is conducted fairly, effectively, and in a manner that prioritizes the recovery and restoration of victims.