Electronic Theses and Dissertation

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 kuh perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta pihak yang terlibat dalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (uupk) secara normatif membatasi kebebasan berkontrak demi menempatkan kedudukan yang seimbang antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan melarang pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. dalam praktik transaksi e-commerce pelaku usaha sering mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan batasan-batasan asas kebebasan berkontrak sehingga merugikan konsumen dalam transaksi e-commerce. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk penyimpangan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi terhadap asas kebebasan berkontrak, menjelaskan penyimpangan klausula eksonerasi di tinjau dari uupk, serta menjelaskan akibat hukum dari penyimpangan klausula eksonerasi terhadap asas kebebasan berkontrak dalam transaksi e-commerce. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan konseptual. hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam transaksi e-commerce menyimpangi batasan asas kebebasan berkontrak. penyimpangannya terhadap batasan asas kebebasan berkontrak terjadi karena klausula tersebut membuat kedudukan posisi tawar para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang, melanggar prinsip keadilan dan kepatutan, serta melanggar peraturan perundang-undangan. pasal 18 ayat (1) uupk melarang pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen demi terciptanya kedudukan yang seimbang antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. lebih lanjut, pasal 18 ayat (3) uupk menegaskan akibat hukum dari pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi adalah batal demi hukum. disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula eksonerasi dalam setiap proses transaksi bisnis sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak konsumen. terhadap konsumen disarankan untuk memahami hak-haknya sebagai konsumen guna mencegah kerugian dari penggunaan klausula eksonerasi dalam bertransaksi.

The principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code provides freedom for the parties to make or not make agreements, determine the content, form, and parties involved in the agreement as long as they do not conflict with the law, public order, and morality. Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) normatively restricts the freedom of contract in order to place a balanced position between the interests of business actors and consumers by prohibiting the inclusion of standard agreements that contain exoneration clauses. In the practice of e-commerce transactions , business actors often include exoneration clauses that are contrary to the limits of the principle of freedom of contract, thus harming consumers in e-commerce transactions. The purpose of this study is to explain the form of deviation from the standard agreement containing an exoneration clause to the principle of freedom of contract, explain the deviation of the exoneration clause in the review from the UUPK, and explain the legal consequences of the deviation of the exoneration clause to the principle of freedom of contract in e-commerce transactions. The research method used in this study is normative juridical using a regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the exoneration clause in e-commerce transactions deviates from the limits of the principle of freedom of contract. The deviation from the limitation of the principle of freedom of contract occurs because the clause makes the bargaining position of the parties to the agreement unbalanced, violates the principles of justice and propriety, and violates laws and regulations. Article 18 paragraph (1) of the UUPK prohibits the inclusion of an exoneration clause that is detrimental to consumers in order to create a balanced position between the interests of business actors and consumers based on the principle of freedom of contract. Furthermore, Article 18 paragraph (3) of the UUPK emphasizes that the legal consequences of the inclusion of a standard agreement containing an exoneration clause are null and void. It is recommended to business actors not to include an exoneration clause in every business transaction process as a form of concern for consumer rights. Consumers are advised to understand their rights as consumers in order to prevent losses from the use of exoneration clauses in transactions.