Electronic Theses and Dissertation

Peraturan jaksa agung republik indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila telah terpenuhi syarat, termasuk adanya perdamaian antara korban dan pelaku serta kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi dari 2,5 juta. akan tetapi, meskipun penerapan keadilan restoratif terhadap perkara penipuan di kejaksaan negeri banda aceh berhasil terlaksana dan perdamaian telah tercapai, namun pengembalian kerugian dilakukan secara bertahap dan kerugian yang ditimbulkan sebesar 10 juta. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penipuan, proses pengembalian kerugian dari pelaku kepada korban sesuai dengan prinsip pemulihan dalam penerapan restorative justice menurut peraturan jaksa agung no. 15 tahun 2020, serta pertimbangan jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan restorative justice ketika terdakwa mengganti kerugian secara bertahap. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dan informan serta melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan membaca literatur hukum. hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap perkara penipuan di kejaksaan negeri banda aceh telah sesuai dengan peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 melalui tahapan yang sistematis hingga tercapainya penghentian penuntutan dengan mengedepankan keadilan. proses pengembalian kerugian secara bertahap tetap dibenarkan sepanjang berdasarkan kesepakatan para pihak, namun adanya perbedaan pendapat jaksa mengenai pengembalian kerugian secara bertahap dan jaksa juga mengkhawatirkan pelaku tidak memenuhi kesepakatannya dikemudian hari dan timbulnya tindak pidana yang berulang (pengulangan tindak pidana). pertimbangan penghentian penuntutan ini hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis. disarankan agar kejaksaan negeri banda aceh dalam menerapkan keadilan restoratif juga memperhatikan kepastian hukum. proses pengembalian kerugiannya diawasi dengan ketat dan jaksa harus memiliki kesamaan pandangan dalam menilai pengembalian kerugian secara bertahap. diharapkan jaksa mempertimbangkan secara mendalam mengenai aspek psikologis korban.

Abstract — Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice provides that prosecution may be discontinued upon the fulfillment of specific requirements, including the existence of a settlement between the victim and the offender and a financial loss not exceeding IDR 2.5 million. However, although the application of restorative justice in a fraud case handled by the Banda Aceh District Prosecutor's Office was successfully implemented and the parties reached an amicable settlement, the offender compensated the victim through installment payments, while the total loss amounted to IDR 10 million. This thesis aims to examine the implementation of restorative justice in fraud cases, the process of compensating the victim by the offender in accordance with the restorative principle under Attorney General Regulation Number 15 of 2020, and the considerations adopted by public prosecutors in terminating prosecution on the basis of restorative justice where the offender provides compensation through staged payments. This research employs an empirical juridical method. Data were collected through interviews with respondents and informants, as well as through library research by examining relevant legal literature. The data obtained from both field and library research were analyzed using a case approach. The findings indicate that the implementation of restorative justice in fraud cases at the Banda Aceh District Prosecutor's Office has been carried out in accordance with Attorney General Regulation Number 15 of 2020 through a systematic process culminating in the termination of prosecution while prioritizing substantive justice. The study further demonstrates that compensation through installment payments remains permissible, provided that it is based on the mutual agreement of the parties. Nevertheless, differing views among public prosecutors regarding installment-based compensation were identified. Prosecutors also expressed concerns that offenders might subsequently fail to fulfill their obligations under the settlement agreement, thereby increasing the risk of recidivism. Furthermore, the decision to terminate prosecution was found to be based solely on juridical considerations. This study recommends that the Banda Aceh District Prosecutor's Office, in implementing restorative justice, should also place greater emphasis on ensuring legal certainty. The process of compensating victims should be subject to strict supervision, and prosecutors should adopt a consistent approach in assessing installment-based compensation. In addition, prosecutors are encouraged to give more comprehensive consideration to the psychological impact experienced by victims when deciding whether to terminate prosecution based on restorative justice.