Electronic Theses and Dissertation

Pasal 76i dan pasal 88 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan qanun kota layak anak tahun 2021 menjadi landasan hukum dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi di kota banda aceh. namun, data dp3ap2kb kota banda aceh menyatakan bahwa kasus eksploitasi anak dalam kurun waktu 3 tahun kian meningkat. praktik eksploitasi anak di kota banda aceh terkhusus praktik eksploitasi ekonomi pada jalan lalu lintas yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas mengalami berbagai kendala yang perlu ditindak lanjuti. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan dan merumuskan upaya penanggulangan terhadap hambatan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak pada jalan lalu lintas yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yakni dengan menggunakan hasil dari wawancara sebagai data primer dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi putusan pengadilan yang relevan sebagai data sekunder. teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami hubungan dari upaya, hambatan dan penanggulangan hambatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan ialah berupa rehabilitasi dan pemberian hukuman pidana melalui putusan pengadilan. namun, hambatan seperti sulitnya pembuktian unsur eksploitasi anak, kurangnya sarana dan pra-sarana, lemahnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan para aparat penegak hukum. meski begitu, aparat penegak hukum tetap berupaya menanggulangi hambatan dengan memperkuat peran lembaga melalui patroli rutin, upaya pembinaan pasca-pidana, penyediaan fasilitas rumah singgah anak dan koordinasi lintas sektor kepemerintahan bersama dengan ormas terkait. disarankan untuk meningkatkan patroli preventif dengan memanfatkan teknologi seperti cctv di persimpagan lampu merah, latih penyidik dengan teknik wawancara ramah anak serta perluas program rehabilitasi pasca-pidana dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha bagi pelaku. pemerintah kota banda aceh harus meningkatkan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan satgas terpadu penanganan eksploitasi anak dan sosialisasi dampak eksploitasi anak kepada masyarakat.

Articles 76I and 88 of Law No. 35 of 2014 concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, together with the 2021 Banda Aceh Child-Friendly City Qanun, constitute the legal framework for protecting children from all forms of exploitation in the City of Banda Aceh. Nevertheless, data from the Banda Aceh Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) indicate that cases of child exploitation have steadily increased over the past three years. In particular, the practice of economic exploitation of children at signalized road intersections has encountered various enforcement challenges that require further attention. This study aims to examine the law enforcement measures undertaken, identify the obstacles encountered, and formulate strategies to address the impediments to the enforcement of criminal law against child exploitation occurring at signalized road intersections. The research employs an empirical juridical legal research method, utilizing interview findings as primary data while examining relevant statutory regulations and judicial decisions as secondary data. The data were analyzed using a descriptive-qualitative approach to examine the relationship between the law enforcement measures undertaken, the obstacles encountered, and the efforts made by law enforcement authorities to overcome those obstacles. The findings reveal that the law enforcement measures implemented include rehabilitation and the imposition of criminal sanctions through court judgments. However, significant obstacles remain, including the difficulty of proving the constituent elements of child exploitation, inadequate facilities and infrastructure, weak inter-agency coordination, and limited public awareness, all of which continue to hinder effective law enforcement. Despite these challenges, law enforcement authorities have sought to address these impediments by strengthening institutional roles through routine patrols, implementing post-sentence rehabilitation programs, providing child shelter facilities, and enhancing cross-sectoral coordination among government agencies and relevant civil society organizations. The study recommends strengthening preventive patrols through the utilization of technology, such as CCTV surveillance at signalized intersections, providing investigators with specialized training in child-friendly interviewing techniques, and expanding post-sentence rehabilitation programs by offering vocational skills training and business capital assistance to offenders. Furthermore, the Banda Aceh Municipal Government should enhance inter-agency coordination through the establishment of an Integrated Task Force for Combating Child Exploitation and intensify public awareness campaigns regarding the harmful impacts of child exploitation.