Electronic Theses and Dissertation

Penjualan narkotika secara melawan hukum dilarang dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. ketentuan tersebut mengatur tindak pidana peredaran gelap narkotika gologan i dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (tahun), dan paling lama 20 (tahun). meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, tindak pidana penjualan narkotika masih sering terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri tapaktuan. tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara komprehensif proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan narkotika golongan i di wilayah hukum pengadilan negeri tapaktuan, dan menjelaskan berbagai tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaanya. serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan i. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum berdasarkan perilaku nyata di masyarakat serta memperhatikan gejala sosial yang tidak tertulis. data yang digunakan yaitu data primer yang di peroleh dari penelitian lapangan dengan wawancara, data sekunder yaitu diperoleh dengan melalui penelitian kepustakaan. data lalu dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan narkotika golongan i secara hukum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan oleh hakim. namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal. hambatan internal meliputi kesulitan membuktikan unsur penjualan, belum tersedianya hasil asesmen terhadap terdakwa dalam beberapa perkara, dominasi keterangan aparat penegak hukum sebagai alat bukti, serta adanya perbedaan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan konstruksi dakwaan. hambatan eksternal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah penegakan hukum, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin komplek, dan koordinasi belum optimal. upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjualan narkotika melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. disarankan peningkatan kualitas pembuktian unsur penjualan, menghadirkan saksi independent, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pertimbangan hakim.

The unlawful sale of narcotics is prohibited and subject to criminal sanctions under Article 114 paragraph (2) and Article 112 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. These provisions regulate the offence of illicit trafficking in Category I narcotics, carrying penalties of death, life imprisonment, or imprisonment for a minimum of five (5) years and a maximum of twenty (20) years. Despite various law enforcement efforts, the offence of unlawfully selling narcotics continues to occur frequently within the jurisdiction of the Tapaktuan District Court. This study aims to comprehensively analyze the law enforcement process concerning the offence of selling Category I narcotics within the jurisdiction of the Tapaktuan District Court, to examine the various challenges and obstacles encountered by law enforcement authorities in its implementation, and to identify the measures undertaken by law enforcement agencies to combat offences involving Category I narcotics. The research employed an empirical juridical legal research method, which examines the law based on its practical implementation in society while taking into account unwritten social phenomena. The study utilized primary data obtained through field research and interviews, as well as secondary data collected through library research. The data were subsequently analyzed using a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive understanding of the legal issues and social phenomena under examination. The findings indicate that the implementation of law enforcement against the offence of selling Category I narcotics has generally been carried out in accordance with the applicable criminal procedural law, encompassing the stages of preliminary investigation, formal investigation, prosecution, court examination, and the issuance of judicial decisions. Nevertheless, its implementation continues to face both internal and external challenges. Internal challenges include difficulties in proving the constituent elements of the offence of sale, the absence of assessment reports concerning defendants in certain cases, the predominant reliance on testimony from law enforcement officers as evidence, and discrepancies between the facts established during trial and the legal construction set forth in the indictment. External challenges include limited human resources, the extensive geographical area within the law enforcement jurisdiction, the increasingly sophisticated modus operandi employed by offenders, and suboptimal coordination among relevant law enforcement agencies. To address offences involving the sale of Category I narcotics, law enforcement authorities have adopted pre-emptive, preventive, and repressive measures. The study recommends improving the quality of evidence in establishing the constituent elements of the offence of sale, presenting independent witnesses during criminal proceedings, and utilizing technological advancements to strengthen the evidentiary basis and assist judges in reaching well-reasoned judicial decisions.