Electronic Theses and Dissertation

Dr. nursiti, s.h., m. hum. negara berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. namun, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak anak tersebut di lapas perempuan kelas iib sigli masih menghadapi berbagai kendala. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dibawa oleh ibunya sebagai warga binaan di lapas perempuan kelas iib sigli, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak selama berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas lapas, dinas sosial, serta warga binaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di lapas perempuan kelas iib sigli telah dilaksanakan melalui pemenuhan hak dasar anak, seperti pelayanan kesehatan, pemberian makanan dan gizi, serta pengasuh oleh ibu. namun. pelaksanaanya belum optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, over kapasitas lapas, serta keterbatasan tenaga medis dan fasilitas pendukung. selain itu, pemenuhan hak anak masih berfokus pada kebutuhan dasar dan belum sepenuhnya mencakup aspek perkembangan psikologis dan sosial anak. upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melalui kerja sama dengan dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. disarankan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, penambahan anggaran, serta penyediaan fasilitias yang lebih memadai guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

Pursuant to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, the State is obligated to provide legal protection and ensure the fulfillment of the rights of children residing with their incarcerated mothers in correctional institutions. In practice, however, the fulfillment of these rights at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution continues to encounter various challenges. This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of children residing with their incarcerated mothers at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution, identify the obstacles encountered in fulfilling those rights, and examine the measures undertaken by the correctional institution to ensure the protection and fulfillment of children's rights while they remain within the correctional environment. This research employs an empirical juridical legal research method, utilizing both field research and library research approaches. Primary data were collected through interviews with correctional officers, representatives of the Social Affairs Office, and incarcerated women, while secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, and scholarly journals. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that legal protection for children at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution has been implemented through the fulfillment of children's fundamental rights, including access to healthcare services, the provision of adequate food and nutrition, and maternal care. Nevertheless, such implementation has not been fully effective due to several constraints, including budgetary limitations, prison overcrowding, and inadequate medical personnel and supporting facilities. Furthermore, the fulfillment of children's rights remains primarily focused on meeting their basic needs and has yet to comprehensively address their psychological and social development. To overcome these challenges, the correctional institution has established cooperation with the Social Affairs Office and the Office of Women's Empowerment and Child Protection. This study recommends strengthening inter-agency coordination, increasing budget allocations, and improving the availability of supporting facilities in order to ensure the comprehensive fulfillment and protection of children's rights.