Electronic Theses and Dissertation

Abstrak keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. adanya konsep pemulihan kembali yang dipahami sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif merupakan suatu kriteria yang ditetapkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dalam mengimplikasikan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum dan landasan filosofis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, menjelaskan pelaksanaan keadilan restoratif dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan restoratif semestinya diterapkan untuk mencapai pemulihan secara maksimal. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris, yang menggabungkan antara pendekatan legal-dogmatis/konseptual dan pendekatan empiris, untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum di tataran normatif dan penerapannya di tataran praktis. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, menelaah dokumen serta undang-undang terkait. selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. landasan hukum keadilan restoratif yang dijadikan dasar penghentian penuntutan pada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 merujuk pada pasal 82 kuhp tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan. melalui peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini, ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 82 kuhp diperluas dengan menambah poin keadilan restoratif, landasan filosofis merujuk kepada aspek filosofis sila keempat pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat untuk keputusan bersama yang mengedepankan kepentingan kolektif dan pemulihan serta mengedepankan aspek filosofis sila kedua dan sila kelima berlandasakan nilai-nilai kemanusian dan keadilan dalam suatu penegakan hukum. kedua. penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan negeri banda aceh dilaksanakan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 mulai dari tahap identifikasi berkas perkara, tahap upaya perdamaian, tahap proses perdamaian, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian, tahap permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan tahap pelaksanaan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. pelaksanaan keadilan restoratif di kejaksaan negeri banda aceh mendapat dukungan dari beberapa faktor, namun juga menghadapi beberapa kendala. hal tersebut berkaitan dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, sudut pandang masyarakat serta faktor kebudayaan. ketiga. penerapan keadilan restoratif memerlukan dialog efektif, keterbukaan, komitmen, serta kesiapan psikologis antara korban dan pelaku demi tercapainya pemulihan yang berkelanjutan. selain itu, proses ini juga membutuhkan fasilitator yang kompeten, dukungan struktural yang memadai, serta pemahaman konsep yang mendalam agar tidak dianggap sebagai formalitas belaka. disarankan agar peraturan kejaksaan terkait penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif disesuaikan dengan ketentuan kuhp dan kuhap nasional guna menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan keselarasan dengan kebijakan hukum pidana nasional. sebagai upaya memajukan keadilan restoratif, diharapkan aparat penegak hukum, korban dan pelaku, serta masyarakat meningkatkan penerapan metode ini. hal ini bisa mencakup revisi regulasi dan kebijakan untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak hanya sebagai opsi tambahan, tapi sebagai bagian integral dari proses peradilan.

ABSTRACT Restorative Justice is an alternative approach in the resolution of criminal cases that emphasizes rehabilitation and reconciliation among the offender, the victim, and the community. The existence of the rehabilitation concept, understood as an integral part of the implementation of restorative justice, constitutes a criterion established under Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 in applying restorative justice within the criminal justice system. This research aims to elucidate the legal and philosophical foundations for the dismissal of prosecution based on restorative justice pursuant to Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, to examine the implementation of restorative justice and the constraints encountered in its implementation, and to clarify how restorative justice ought to be applied to achieve maximum rehabilitation. The research method employed is empirical-juridical research, which integrates a legal-dogmatic/conceptual approach with an empirical approach to obtain a comprehensive understanding of the law at both the normative level and its practical application. The data utilized consist of primary and secondary data. Data collection techniques include literature reviews, interviews, and the examination of relevant documents and statutes. Subsequently, the data are processed and analyzed using a qualitative approach. The research findings indicate that, firstly, the legal foundation of restorative justice served as the basis for the dismissal of prosecution under Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 refers to Article 82 of the Criminal Code (KUHP) regarding the out-of-court settlement of cases. Through this Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, the provisions as referred to in Article 82 of the Criminal Code are expanded by incorporating the element of restorative justice. The philosophical foundation refers to the philosophical aspects of the Fourth Principle of Pancasila as the nation's philosophical basis, which emphasizes the principles of deliberation and consensus (musyawarah dan mufakat) for collective decision-making that prioritizes collective interests and rehabilitation, as well as advancing the philosophical aspects of the Second and Fifth Principles rooted in the values of humanity and justice within law enforcement. Secondly, the implementation of restorative justice by the District Attorney's Office of Banda Aceh (Kejaksaan Negeri Banda Aceh) is implemented in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, commencing from the Case File Identification Stage, the Peace Initiative Stage, the Mediation/Peace Process Stage, the Enforcement of the Settlement Agreement Stage, the Application for Termination of Prosecution Based on Restorative Justice Stage, and the Execution of Case Dismissal Based on Restorative Justice Stage. The implementation of restorative justice at the District Attorney's Office of Banda Aceh is supported by several factors, yet it also faces various constraints. These constraints pertain to legal factors, law enforcement officers, infrastructure and facilities, public perception, and cultural factors.Thirdly, the application of restorative justice requires effective dialogue, transparency, commitment, and psychological readiness between the victim and the offender to achieve sustainable rehabilitation. Furthermore, this process necessitates competent facilitators, adequate structural support, and a profound comprehension of the concept to prevent it from being perceived merely as a simple formality. It is recommended that the Prosecutor's Regulation concerning the termination of prosecution based on restorative justice be harmonized with the provisions of the national Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) to ensure consistency, legal certainty, and alignment with national criminal law policies. As an effort to advance restorative justice, law enforcement officials, victims, offenders, and the public are expected to enhance the application of this method. This may encompass the revision of regulations and policies to ensure that restorative justice serves not merely as an alternative option, but as an integral part of the judicial process.