Electronic Theses and Dissertation

Abstrak sistem informasi pemerintahan daerah republik indonesia (sipd-ri) merupakan sistem nasional yang dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kota banda aceh memegang peran strategis dalam pemanfaatan sipd-ri sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum optimalnya pengisian data pada sistem, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta hambatan komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah yang berdampak pada kualitas perencanaan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sipd-ri dalam perencanaan pembangunan di kota banda aceh dan mengidentifikasi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. informan ditentukan menggunakan purposive sampling yang melibatkan pihak-pihak terkait di bappeda kota banda aceh dan masyarakat. analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan george c. edward iii yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sipd-ri di kota banda aceh telah berjalan dan mulai terintegrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti rpjmd, rkpd, dan kua-ppas. sipd-ri memberikan manfaat berupa percepatan proses perencanaan, peningkatan keterpaduan data, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat data yang belum terisi lengkap, terutama pada program prioritas serta keselarasan program daerah dengan program provinsi dan nasional. temuan penelitian juga menunjukkan faktor pendukung meliputi adanya acuan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, proses penyempurnaan dan revisi berkala, serta komitmen pemerintah daerah dalam sinkronisasi kebijakan. sementara itu faktor penghambat utama meliputi ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat dalam pemutakhiran sistem, minimnya sosialisasi dan komunikasi atas pembaruan sistem, perbedaan nomenklatur atau kebijakan antara pusat dan daerah, serta meningkatnya beban kerja tambahan akibat revisi yang berulang. oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis lanjutan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, perbaikan kualitas dan kelengkapan data, serta penyusunan standar operasional prosedur (sop) agar pemanfaatan sipd-ri dapat berjalan lebih efektif. dengan demikian, perencanaan pembangunan di kota banda aceh dapat menjadi lebih terarah, terintegrasi, partisipatif, dan akuntabel. kata kunci: implementasi kebijakan, sipd-ri, perencanaan pembangunan, bappeda, kota banda aceh.

ABSTRACT The Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPDRI) is a national system designed to support integrated, transparent, and accountable regional governance, particularly in the regional development planning cycle. The Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Banda Aceh City plays a strategic role in utilizing SIPD-RI as the basis for preparing regional development planning documents. However, in practice, several challenges remain, including incomplete data entry within the system, limited human resource capacity, and communication and coordination barriers among regional government agencies, which affect the quality of development planning. This study aims to analyze the implementation of SIPD-RI in development planning in Banda Aceh City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, involving relevant stakeholders from BAPPEDA Banda Aceh City and members of the community. Data were analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using George C. Edward III’s policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of SIPD-RI in Banda Aceh City has been carried out and has begun to be integrated into the preparation of planning documents such as the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), the Regional Government Work Plan (RKPD), and the General Budget Policy and Provisional Budget Priorities and Ceilings (KUA-PPAS). SIPD-RI provides several benefits, including accelerating the planning process, improving data integration, and strengthening transparency and accountability. But, its utilization has not yet been fully optimized due to incomplete data entries, particularly concerning priority programs and the alignment of regional programs with provincial and national programs. The findings also reveal that supporting factors include clear regulatory guidelines from the central government, continuous system improvements and periodic revisions, as well as the local government's commitment to policy synchronization. Meanwhile, the main inhibiting factors include a high dependence on the central government for system updates, limited socialization and communication regarding system changes, differences in nomenclature and policies between the central and regional governments, and increased workloads resulting from repeated revisions. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity through advanced technical training, strengthen coordination among regional agencies, improve data quality and completeness, and establish Standard Operating Procedures (SOPs) to ensure more effective utilization of SIPD-RI. Consequently, development planning in Banda Aceh City can become more targeted, integrated, participatory, and accountable. Keywords: SIPD-RI, Policy Implementation, Development Planning, Regional Government, Banda Aceh City.