Electronic Theses and Dissertation

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. dalam kerangka tersebut, aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk qanun, salah satunya qanun aceh nomor 11 tahun 2019 namun peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hukum berjenjang sebagaimana dijelaskan dalam stufenbau theory, serta berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kewajiban pembentukan peraturan gubernur sebagaimana diamanatkan dalam qanun aceh nomor 11 tahun 2019 dan mengkaji secara normatif penyelesaian kekosongan hukum yang timbul akibat tidak dibentuknya peraturan gubernur sebagaimana diperintahkan oleh qanun aceh nomor 11 tahun 2019. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. penelitian ini menelaah berbagai peraturan yang relevan serta teori dan asas hukum terkait. data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah pembentukan peraturan gubernur merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan karena merupakan bentuk mandatory delegated legislation. sehingga pembentukan peraturan gubernur merupakan kewajiban hukum yang harus segera dilaksanakan guna menjamin efektivitas pelaksanaan qanun dan tercapainya tujuan perlindungan serta pengelolaan satwa liar di aceh. pemerintah aceh wajib segera membentuk menetapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana dari qanun, karena keterlambatan mencerminkan kegagalan delegasi legislasi dan berpotensi melanggar asas legalitas serta kepastian hukum. kata kunci: kekosongan hukum, peraturan gubernur, qanun aceh, delegasi normatif, pengelolaan satwa liar.

Every governmental administration must be based on law. Within this framework, Aceh, as a region with special status under Law Number 11 of 2006, has the authority to establish Qanuns (Regional Regulations), one of which is Aceh Qanun Number 11 of 2019. However, the Governor's Regulation, as the implementing regulation, which has been explicitly mandated, has not yet been issued, creating a relative legal vacuum. This contradicts the principle of delegated legislation in a hierarchical legal system as explained in the Stufenbau Theory and has implications for the failure to fulfill the principle of legal certainty as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. This study aims to analyze the legal provisions regarding the obligation to establish a Governor's Regulation as mandated in Aceh Qanun Number 11 of 2019 and to normatively examine the resolution of the legal vacuum arising from the failure to establish a Governor's Regulation as mandated by Aceh Qanun Number 11 of 2019. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. This research examines various relevant regulations, as well as related legal theories and principles. The data used are secondary legal materials, such as laws and regulations, books, and journals, which are analyzed qualitatively to produce systematic legal arguments. The results of the study indicate that the order to establish a Governor's Regulation constitutes a legal obligation that cannot be ignored because it is a form of mandatory delegated legislation. Therefore, the establishment of a Governor's Regulation constitutes a legal obligation that must be implemented immediately to ensure the effective implementation of the qanun and achieve the goals of wildlife protection and management in Aceh. The Aceh government is obliged to immediately establish a Governor's Regulation as the implementing regulation for the Qanun, as delays reflect a failure of legislative delegation and potentially violate the principles of legality and legal certainty. Keywords: Legal Vacuum, Governor's Regulation, Aceh Qanun, Normative Delegation, Wildlife Management.