Electronic Theses and Dissertation

Pasal 210 khi membatasi hibah hanya sepertiga bagian harta. dalam praktiknya terdapat akta hibah tanah yang dibuat oleh ppat/ppts melebihi ketentuan batas maksimal tersebut. adanya gugatan pembatalan akta hibah tanah yang melebihi batas maksimal tersebut menimpulkan permasalahan terkait bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat melebihi batas maksimal, bagaimana perlindungan hokum terhadap penerima hibah dengan itikad baik dan bagaimana tanggung jawab ppat dalam pembuatan akta hibah tanah melebihi batas maksimal tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta hibah tanah dan perlindungan hukum bagi penerima hibah melebihi batas maksimal. selain itu juga mengkaji tanggung jawab ppat dalam pembuatan akta hibah melebihi batas maksimal jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. data yang ada akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta hibah tanah melebihi batas maksimal pada dasarnya sah dan mempunyai kekuatan hukum atas bagian yang telah ditetapkan dalam khi sepanjang tidak adanya gugatan pembatalan dari pihak lain. penerima hibah melebihi batas maksimum sebagai bentuk itikad baik harus memasukkan seluruh ahli waris pada pihak persetujuan dalam akta hibah sehingga dapat melindungi hak penerima hibah secara penuh dari gugatan ahli waris. ppat bertanggung jawab secara perdata, pidana, peraturan jabatan, dan kode etik ppat atas akta hibah yang dibuat melebihi batas maksimum. pengaturan porsi hibah disarankan dibuat dalam bentuk perundang-undangan, selain itu, sosialisasi mengenai ketentuan porsi hibah harus ditingkatkan. ppat sebaiknya membuat syarat surat pernyataan bagi pemberi hibah yang menyatakan bahwa harta yang dihibakan tidak melebihi sepertiga, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.

Article 210 of the Compilation of Islamic Law limits grants to only one-third of a person’s assets. In practice, there are land grant deeds made by PPAT/PPTS that exceed this maximum limit provision. The existence of lawsuits for the cancellation of land grant deeds that exceed the maximum limit raises issues regarding how the legal status of grant deeds made beyond the maximum limit, how the the legal protection for good-faith grantee, and how the responsibility of PPAT in making land grant deeds that exceed the maximum limit. This study aims to analyze the legal status of land grant deeds and legal protection for grantee exceeding the maximum limit. In addition, it also examines the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) in drafting grant deeds that exceed the maximum limit. The type of research conducted is normative juridical research, using statutory, case, and conceptual approaches. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials as sources. The existing data will be collected and then analyzed qualitatively. The research results show that the legal standing of a Land Grant Deed exceeding the maximum limit is basically valid and has legal force over the portion stipulated in the Compilation of Islamic Law, as long as there is no lawsuit for cancellation from another party. The grantee exceeding the maximum limit, as a form of good faith, must include all heirs among the consenting parties in the grant deed so that the rights of the grant recipient are fully protected from lawsuits by the heirs. The Land Deed Official (PPAT) bears civil, criminal, professional regulatory, and PPAT code of ethics responsibility for grant deeds made beyond the maximum limit. The regulation of grant portions is recommended to be established in the form of legislation. In addition, public outreach regarding the provisions on grant portions should be improved. PPATs should create a statement letter requirement for grantors declaring that the donated assets do not exceed one-third, as a form of implementing the precautionary principle.