Electronic Theses and Dissertation

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 ayat (3) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. namun, dalam praktik transaksi yang dilakukuan melalui aplikasi tiktok, terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima, dan kendala pengajuan komplain, sehingga merugikan konsumen. tujuan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan lingkup perlindungan hukum yang seharusnya diterima konsumen atas ketidaksesuaian kualitas barang melalui tiktok shop berdasarkan uupk, kedudukan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce melalui tiktok shop apabila terjadi ketidaksesuaian kualitas barang dengan deskripsi produk menurut uupk, dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam mengatasi ketidaksesuaian kualitas barang dalam transaksi e-commerce melalui tiktok shop. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, berbasis pada ilmu hukum normatif, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. data diperoleh dari wawancara konsumen, pelaku usaha, dinas perindustrian dan perdagangan, dan didukung oleh data kepustakaan. seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif analisis. hasil penelitian ditunjukkan bentuk tanggung jawab yang diberikan tiktok sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik memiliki kebijakan pembatalan, return dan refund perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian kualitas barang dalam transaksi e-commerce melalui tiktok shop berdasarkan uupk mencakup aspek preventif dan represif, dengan tanggung jawab utama berada pada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar serta ganti rugi atas kerugian konsumen, sementara platform berperan menjamin keamanan dan keandalan sistem. kedudukan pelaku usaha sebagai pihak yang terikat langsung dalam perjanjian jual beli menegaskan kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen dan bertanggung jawab secara mutlak (strict liability). adapun penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui non litigasi maupun litigasi. disarankan pelaku usaha perlu meningkatkan itikad baik, dan memenuhi kewajiban ganti rugi. konsumen harus lebih teliti serta memanfaatkan mekanisme pengaduan non litigasi, platform tiktok shop perlu memperkuat pengawasan dan sistem pengaduan.

Pursuant to Article 4 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), consumers are legally entitled to correct, clear, and honest information regarding products. However, in transactions conducted via the TikTok application, discrepancies frequently arise between product descriptions and the actual goods received, compounded by impediments in the complaint submission process, thereby detrimental to consumers. This undergraduate thesis aims to examine: first, the nature of liability and the scope of legal protection that consumers ought to receive regarding product quality discrepancies on TikTok Shop under the UUPK; second, the legal standing and liability of business actors in e-commerce transactions via TikTok Shop in the event of non-conformity between product quality and descriptions; and third, the dispute resolution mechanisms available to consumers to address quality discrepancies within the TikTok Shop e-commerce ecosystem. This study employs a socio-legal research method, which is rooted in normative legal science yet observes the reactions and interactions that occur when a normative system operates within society. Primary data were obtained through interviews with consumers, business actors, and the Department of Industry and Trade, supplemented by secondary legal sources (library research). The gathered data were subsequently analyzed using a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that TikTok, as an Electronic Commerce Service Provider (PPMSE), facilitates liability through cancellation, return, and refund policies. Legal protection for consumers against product quality discrepancies on TikTok Shop under the UUPK encompasses both preventive and repressive aspects. The primary liability rests upon the business actor to provide truthful information and indemnify consumer losses, while the platform is duty-bound to ensure system security and reliability. The legal standing of business actors as direct parties to the sales contract reinforces their obligation to fulfill consumer rights and establishes strict liability. Furthermore, dispute resolution can be pursued through both non-litigation and litigation avenues. It is recommended that business actors enhance their good faith (bona fides) and fulfill their indemnification obligations. Consumers ought to exercise greater prudence and utilize non-litigation grievance mechanisms. Concurrently, the TikTok Shop platform must strengthen its supervisory oversight and complaint-handling systems.